Pemko Minta Kemenko PMK Lakukan Verifikasi Data Kemiskinan di Batam

EDISI.CO, BATAM– Wakil Wali Kota Batam yang juga Ketua Tim Pengentasan Kemiskinan Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) terkait dengan data masyarakat di Kota Batam.

Amsakar mengatakan pihaknya meminta Kemenko PMK melakukan verifikasi data masyarakat miskin di Batam yang mereka keluarkan.

“Data yang dikeluarkan Kemenko PMK menyebutkan data orang miskin di Batam ada sekitar 400 ribu jiwa. Saya kira data itu sangat diragukan kesahihannya. Kalau dari data itu, maka penduduk miskin di Batam ada 33,3 persen dari 1,2 juta jiwa penduduk Batam,” kata Amsakar.

Amsakar melanjutkan, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam, angka masyarakat miskin di Kota Batam tahun 2022 sebesar 5,19 persen dari asumsi jumlah penduduk di Batam sebanyak 1.591.329 jiwa. Artinya jumlah masyarakat yang masuk dalam kategori miskin di Batam sebanyak 65.882 jiwa.

Jika merujuk data BPS Kota Bata mini, maka angka masyarakat miskin di Batam menjadi yang terendah di Kepri.

“Kita berada di rating terendah. Untuk di Kepri urutannya ada Batam, Natuna, Bintan, Tanjungpinang, Anambas dan Lingga. Batam paling rendah di Kepri,” tutur Amsakar lagi.

Kota Batam juga tidak memiliki warga yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim atau orang dengan penghasilan Rp322.000 perbulan perorang.

Lebih jauh, Amsakar menuturkan memang sejak pandemic Covid-19 terjadi kenaikan angka kemiskinan di Batam. Pada tahun 2021 sebesar 5,05 kemudian meningkat 0,14 pada tahun 2022 menjadi 5,19.

“Tahun 2018, 2019 dan 2020 saya sebagai ketua pengentasan kemiskinan angkanya mengalami penurunan. Tahun 2021 dan 2022 sebagai dampak dari Covid-19, angka kemiskinan di Batam cenderung naik. Kita tidak bahagia karena ada sedikit pertumbuhan angka kemiskinan di 2022,” kata Amsakar.