EDISI.CO, NASIONAL- Pemerintah terus melakukan evaluasi agar belanja negara di tahun ini tidak menumpuk di kuartal terakhir saja.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, belanja negara pada tahun ini ditargetkan sebesar Rp 3.061,2 triliun. Oleh karena itu, dirinya berharap agar belanja negara tidak terkonsentrasi di kuartal terakhir.
Baca juga: OJK Susun Strategi Terapkan UU P2SK di Industri Jasa Keuangan
“Tadi sudah dievaluasi agar belanja tidak terkonsentrasi di kuartal terakhir, sehingga kami harapkan untuk tahun 2023 akselerasi belanja akan ditingkatkan,” ujar Sri Mulyani, dilansir dari Kemenkeu, Jumat (20/1).
Oleh karena itu, Sri Mulyani menyebut, akselerasi belanja negara utamanya akan dilakukan menggunakan e-katalog sehingga belanja negara bisa diprioritaskan pada barang atau jasa yang diproduksi oleh industri di dalam negeri.
Baca juga: Jokowi Sentil Pemda, Rp123 Triliun APBD Masih Mengendap di Bank
Sementara itu, menurutnya, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga menjadi penting lantaran akan semakin memperkuat pemulihan ekonomi Indonesia. Hal ini lantaran pada tahun ini terdapat ancaman pelemahan negara-negara di dunia, sehingga akan berdampak atau mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia.
“TKDN menjadi penting untuk semakin memperkuat pemulihan ekonomi kita,” katanya.
Sri Mulyani memerinci, ada beberapa prioritas nasional dalam belanja negara di tahun ini mulai dari perlindungan sosial hingga ketahanan pangan. Adapun rinciannya, anggaran untuk persiapan pemilu 2024 sebesar Rp 21,86 triliun.
Kemudian, anggaran untuk perlindungan sosial akan dialokasikan sebesar Rp 476 triliun. Ada juga anggaran untuk ketahanan energi dengan nilai mencapai Rp 341 triliun.
Sementara, Ia menerangkan, anggaran untuk kesehatan akan dialokasikan sebesar Rp 178 triliun, belanja pendidikan sebesar Rp 612 triliun, dan tidak lupa anggaran infrastruktur sebesar Rp 392 triliun, termasuk untuk IKN yang sebesar Rp 21 triliun.