Pulau Rempang
EDISI.CO, BATAM– Dalam sebuah pertemuan di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kota Batam pada Jumat (3/3/2023) lalu, beberapa orang hadir sebagai perwakilan warga dua kelurahan di Pulau Rempang, Kecamatan Galang, Batam. Mereka datang menyampaikan kebimbangan tertahannya pembangunan infrastruktur di Pulau Rempang.
Perwakilan warga yang terdiri dari Ketua RT/RW; Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); tokoh masyarakat; perwakilan organisasi kemasyarakatan (Ormas); Lurah dan Camat ini, disambut oleh Ketua Komisi III, Djoko Mulyono; Wakil Ketua Komisi III, Siti Nurlailah, Sekretaris Komisi III, Muhammad Rudi dan Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Rahmad.
Pertemuan di komisi yang membidangi urusan pembangunan sarana prasarana dan lingkungan hidup itu dalam format Rapat Dengar Pendapat (RDP). Hadir juga perwakilan dari Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) Kota Batam.
Warga melaporkan, bahwa Kelurahan Rempang Cate dan Kelurahan Sembulang tidak akan mendapatkan sentuhan pembangunan dari program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (PSPK) untuk tahun 2023 dan perencanaan tahun 2024. Program itu ditahan sementara.
Sementara itu, enam kelurahan lain di Kecamatan Galang, tetap mendapatkan jatah pembangunan senilai Rp3,2 miliar untuk setiap kelurahan di tahun 2023 ini.
Warga tidak mendapatkan penjelasan yang tuntas perihal penghentian sementara program tahunan untuk tiap kelurahan di Kota Batam tersebut. Ketidakjelasan itu, menimbulkan kebimbangan akan hadirnya kondisi tidak baik bagi masyarakat yang tinggal di 16 kampung yang tersebar di Pulau Rempang ini.
Camat Kecamatan Galang, Ute Rambe, dalam pertemuan tersebut mengatakan pihaknya belum menerima pemberitahuan atau arahan secara resmi terkait penghentian sementara program PSPK di Rempang Cate dan Sembulang. Ia justru mengaku kebingungan untuk menjelaskan kepada warga, karena ia tidak mengetahui detail yang melandasi tertahannya pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar untuk warga ini.
“Untuk surat terkait PSPK di hold kami pun belum dapat. Ketika kami rapat dengan bagian hukum, dengan Bapelitbang, dikatakan bahwa PSPK di hold. Sampai hari ini, saya juga tidak bisa menjawab secara detail kenapa PSPK ini di hold,” tutur Ute.
Baca juga: Pemko Batam Setujui Ranperda Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
Ute mengaku hanya mendengar kabar kalau ada rencana masuknya perusahaan ke Pulau Rempang.
“Maka saya tanyakan ke bagian hukum, kenapa ini (Program PSPK) di hold,” tambah Ute.
Perwakilan Bapelitbangda Kota Batam, Ferbian, mengatakan perencanaan PSPK di Kecamatan Galang, khususnya di Kelurahan Rempang Cate dan Sembulang untuk tahun 2023 dan rencana tahun 2024 memang Pemerintah Kota (Pemko) Batam meminta untuk di hold. Karena ada rencana masuknya perusahaan ke Pulau Rempang.
“Satu sisi kita di pemerintah daerah meng hold kegiatan PSPK di 2023 dan perencanaan 2024 karena dengan adanya perencanaan-perencanaan tersebut yang dari BP (Badan Pengusahaan) Batam. Yang mana kami mencegah hal-hal yang berpotensi bermasalah di kemudian hari. Jadi untuk meng clear kan itu, saat ini kami sedang berkoordinasi dengan BP Batam, bagaimana masyarakat Rempang dan Galang ke depan,” tutur Ferbian.
Ketua Komisi III DPRD Kota Batam, Djoko Mulyono, mengatakan PSPK yang sudah selesai pada pembahasan APBD tahun 2023 tanpa alasan yang jelas tiba-tiba dihold itu, memang patut dipertanyakan. Karena proses yang dijalani untuk sampai pada pengesahaan tidak sebentar.
Apalagi mekanisme PSPK yang menggunakan swakelola tipe ke-4 yang pada prosesnya akan memberi manfaat untuk masyarakat secara ekonomi.
Untuk diketahui, berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola, dalam pasal 3 huruf d, dijelaskan tipe ke-4 swakelola adalah swakelola yang direncanakan oleh kementerian/Lembaga/perangkat daerah penanggungjawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola.
“Yang kita pakai adalah swakelola tipe ke-4, itu sangat berat kalau saya bilang, tapi karena untuk kebersamaan ya silakan. Yang penting kegiatan itu bisa bermanfaat bagi masyarakat di kampung-kampung kita, karena langsung menyasar di titik-titik yang dibutuhkan. Nah, ini sekarang ada keluhan masyarakat akan di hold kegiatannya. Apakah serta merta ada komunikasi, kok tiba-tiba di hold. Soal PSPK ini sudah putus, penganggaran di Komisi III ini,” tutur Djoko.
Pelantar (Pembangunan Jerambah) di pesisir Batam. Program PSPK ini jadi model pemberdayaan masyarakat pesisir Batam
Angota Komisi III DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus, mendorong pemerintah tetap menjalankan program PSPK tahun 2023 seperti yang telah disepakati sebelumnya. Apalagi alasan yang disampaikan masih sebatas wacana. Sehingga, Yunus meyakini akan ada formula yang baik tanpa mengurangi hak masyarakat memperolah layanan pembangunan infrastruktur.
Terkait persoalan lahan yang mungkin ada, misalnya pengalokasian lahan (PL) yang masuk dalam kawasan kampung yang sudah lama dihuni masyarakat di dua kelurahan ini, Yunus juga mendorong untuk bisa diselesaikan dengan bijak. Mengupayakan agar tidak menggganggu apa yang selama ini sudah ada di masyarakat.
“Mumpung masih wacana, bisa saja kawasan yang berada di ‘Kampung Tua’ dikeluarkan dari PL perusahaan itu. Kita coba saja, yang masuk kampung jangan diganggu,” tuturnya.
“Saya mengalami dan melihat langsung, bagaimana orang Nongsa Pantai (Kecamatan Nongsa) bingung ketika pindah ke Kavling Nongsa, karena mereka rata-rata adalah nelayan. Dasarnya memancing tapi diarahkan ke yang lain, dan itu tak bisa,” tambahnya.
Pertemuan ini memang menjelaskan alasan tertahannya program PSPK untuk Rempang Cate dan Sembulang tahun 2023 dan perencanaan tahun 2024 mendatang. Terlepas apakah alasan itu laik atau tidak menggugurkan program yang sudah ditetapkan Pemko dan DPRD Kota Batam sebelumnya.
Meski begitu, kebimbangan warga tak serta hilang, mereka justru mempertanyakan hubung kait antara masuknya perusahaan dan tertahannya PSPK yang program itu dijalankan di lingkungan pemukiman warga.
Apalagi isu soal relokasi dan penggusuran kampung-kampung yang telah didiami warga dari beberapa generasi sebelumnya ini juga sudah terdengar. Kondisi yang ketika itu menjadi kenyataan, akan menghancurkan sejarah peradaban masyarakat pesisir yang terukir melalui jejak batu nisan. Juga budaya benda dan tak benda yang melingkupi kampung-kampung mereka.
“Opini di lapangan berkembang, ada informasi soal ganti rugi, nanti rumah diganti rumah. Ada 16 titik kampung di Pulau Rempang ini, dari dulu kami tidak memiliki kekuatan, padahal kami bagian dari NKRI. Kami mendukung pembangunan tapi jangan gusur kami,” tutur Rusli, warga Kelurahan Sembulang yang turut serta dalam pertemuan itu.
Baca juga: Jadwal dan Lokasi Pasar Murah Pemko Batam Jelang Lebaran 1444 H/2023
RDP Perwakilan warga Kelurahan Rempang Cate dan Kelurahan Sembulang di Komisi III DPRD Kota Batam terkait Program PSPK yang tertahan.
Edisi/BBI
Hal senada juga diungkapkan oleh Suherman, warga Kampung Tanjung Kertang yang masuk dalam Kelurahan Rempang Cate. Ia mengaku pada prosesnya masyarakat ingin perubahan yang lebih baik di Pulau Rempang. Namun, perubahan itu jangan mengganggu masyarakat di kampung-kampung yang jumlahnya sangat sedikit jika dibandingkan dengan kawasan tak berpenghuni yang ada di Pulau Rempang.
Pengembangan Pulau Rempang dan Galang
Dalam keterangan yang diterima pada 8 April 2023, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengungkapkan rencana pengembangan Pulau Rempang dan Galang sebagai kawasan ekonomi baru di Kota Batam. Hal itu disampaikan Rudi dalam pertemuan dengan masyarakat Kecamatan Batam Kota, Rabu (5/4/2023) lalu.
Rudi menyebut jika salah satu perusahaan asing bakal menginvestasikan dana cukup besar di pulau tersebut. Investor itu akan menjadikan Pulau Rempang dan Galang sebagai pabrik kaca terbesar di kawasan Asia.
“Sudah ada investor yang bertemu dengan BP Batam. Kita berharap, kehadiran mereka nantinya akan berdampak positif untuk perekonomian Batam,” ujar Rudi.
Sebagaimana diketahui, BP Batam telah bertemu dengan konsultan internasional asal China, Shenzhen Greater Bay Area Financial Institute, beberapa hari lalu.
Apabila kerja sama antara keduanya terealisasi, Shenzhen Greater Bay Area Financial Institute bakal terlibat dalam pengembangan Pulau Rempang dan Galang ke depan.
Mengingat, Shenzhen Greater Bay Area Financial Institute merupakan institusi yang sangat kredibel di China dan turut membantu pemerintah Shenzhen dalam membuat perencanaan dan pengembangan daerahnya sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (Special Economic Zone).
“Saya sudah siapkan rencana detail tata ruang untuk pengembangan tersebut. Saya butuh dukungan masyarakat untuk menyelesaikan pembangunan Batam ini ke depannya,” tambah Rudi dalam keterangan tersebut.
Rudi berharap, kawasan ekonomi baru di Pulau Rempang dan Galang dapat memacu pertumbuhan ekonomi Kota Batam.
“Kebijakan yang saya ambil adalah untuk kepentingan bersama. Semoga ekonomi Batam terus membaik,” pungkasnya.
Sementara, Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, Sudirman Saad, menuturkan bahwa rencana pengembangan Pulau Rempang dan Galang sesuai dengan arahan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
“Kita punya land bank di Pulau Rempang dan Galang, tahun ini harus dikerjakan. Mudah-mudahan akan ada kerja sama yang baik ke depan,” ujarnya.
Dalam keterangan yang diterima pada Rabu (12/4/2023), Rudi mengaku optimistis realisasi investasi akan terus meningkat seiring pengembangan Pulau Rempang sebagai kawasan khusus ke depan. BP Batam bakal menjadikan Pulau Rempang sebagai The New Engine of Indonesian’s Economic Growth dengan konsep “Green and Sustainable City”.
“BP Batam sudah menyiapkan development plan sebagai pemanfaatan kawasan. Terima kasih kepada Pak Menko Perekonomian yang telah mendukung pertumbuhan investasi di Kota Batam,” ujar Rudi dalam agenda peluncuran (Launching) Program Pengembangan Pulau Rempang di Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (12/4/2023).
Pada prosesnya, Pulau Rempang akan menjadi kawasan industri sekaligus pariwisata yang memiliki “Green Zone”. Memberikan kemudahan koneksi antar pulau-pulau sekitar serta menyajikan zona pariwisata yang mengedepankan konservasi alam.
Ada taman burung, zona sejarah dan kawasan agrowisata terpadu yang memanfaatkan keunggulan alam di pulau tersebut.
Investasi Senilai Rp381 Triliun
Rudi melanjutkan, target investasi di Pulau Rempang mencapai Rp381 triliun dan akan menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 306 ribu orang.
“Saya berharap, akselerasi pengembangan wilayah Rempang nantinya bisa ikut memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” bebernya lagi.
Dalam agenda tersebut, Rudi juga berkesempatan untuk menerima langsung SK HPL Kawasan Rempang dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang diserahkan oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang RI, Raja Juli Antoni.
Ia juga turut menyerahkan Development Plan kawasan tersebut kepada PT Makmur Elok Graha (MEG) sebagai perusahaan pengembang.
Rudi berharap, PT MEG dapat mempercepat pembangunan kawasan sehingga mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Batam.
Apalagi Kota Batam merupakan daerah paling berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri dengan capaian 6,84 persen sepanjang tahun 2022 lalu.
“BP Batam butuh dukungan dari kementerian dan lembaga terkait demi mewujudkan pengembangan pulau yang akan didukung dengan energi terbarukan,” pungkasnya.
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, turut mengapresiasi keberhasilan BP Batam dalam meningkatkan realisasi investasi serta pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri sepanjang tahun 2022 lalu.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dengan persentase 6,84 persen tahun lalu merupakan keberhasilan tersendiri di tengah kebangkitan daerah pasca Pandemi Covid-19.
“Tentu ini sebuah pertumbuhan yang baik. Pengembangan Pulau Rempang ini menjadi potensi untuk meningkatkan realisasi investasi ke depan,” ujar Airlangga.
Airlangga berharap, Kepala BP Batam mampu mengawal realisasi investasi yang ada serta menjadikan Kota Batam sebagai pusat investasi di Indonesia.
“Kalau dilihat dari Singapura, saya ingin Batam menyala. Jadikan Batam sebagai pusat investasi negeri,” tambahnya.
