EDISI.CO, BATAM– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) tidak bergantung pada bantuan keuangan atau dana transfer dari pemerintah pusat.
Menurutnya, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),pemerintah daerah (Pemda) harus mengembangkan kemampuan fiskal dan mencari peluang, salah satunya melalui sektor swasta.
Hal itu disampaikan Tito usai menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Triwulan I Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 Provinsi Kepri, di Marriot Hotel Harbourbay, Jumat (19/5/2023).
“Di wilayah Kepulauan Riau (Kepri), yang PAD-nya di atas transfer pusat itu hanya Kota Batam. Jadi untuk daerah lain tolong investasinya dihidupkan baik di luar maupun di dalam negeri, begitu juga dengan UMKM-nya,” ujar Tito.
Baca juga: Pusakata dan Soegi Bornean akan Hibur Warga Batam di Beratapkan Langit Festival
Ia menjelaskan, PAD Kota Batam meningkat sampai 51,56 persen. Angka tersebut lebih tinggi dari tujuh kabupaten kota lainnya di Kepri dan juga lebih tinggi dari jumlah transfer pusat.
Beberapa daerah, lanjutnya, masih bergantung dari pemerintah pusat, dan itu habis untuk belanja pegawai. Kendati demikian, Mendagri mengapresiasi kinerja positif pemerintah Provinsi Kepri dalam mengendalikan inflasi.
“Saya berterima kasih kepada pak Gubernur, Bupati dan Walikota se-Kepri karna inflasi di Kepri pada bulan april relatif terkendali, yakni diangka 4,09 persen. Itu dibawah nasional 4,33 persen, artinya harga-harga barang dan jasa relatif terkendali,” terangnya.
Selain itu, Mendagri Tito juga mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Kepri yang mencapai angka 6,51 persen pada triwulan I 2023. Capaian tersebut melampau target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,3 persen.
“Cukup bagus, dan ini artinya pembangunan sudah mulai bergerak, dan ini harus terus kita dorong,” jelasnya.
Penulis: Irvan F
