EDISI.CO, DAERAH– Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan tujuh institusi pendidikan di Provinsi Aceh untuk memperkuat tim ahli dalam mengungkap kasus perikanan. Institusi pendidikan yang terlibat antara lain Universitas Malikussaleh, Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh, Universitas Teuku Umar, Universitas Abulyatama, Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 4 Banda Aceh, Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Matauli, dan Universitas Bung Hatta.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Laksda TNI Adin Nurawaluddin, mengungkapkan apresiasi terhadap komitmen setiap institusi pendidikan tersebut untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang masing-masing guna memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
Adin menjelaskan bahwa melalui kerja sama ini, KKP dapat membentuk Tim Ahli yang akan menangani penghitungan valuasi kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya, terumbu karang, padang lamun, serta wilayah pesisir dalam kasus sengketa di luar pengadilan. Langkah ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Baca juga: KKP Amankan 11,3 Ton Ikan Impor Tak Sesuai Prosedur di Palembang
Adin juga menekankan pentingnya restorative justice dan menjelaskan bahwa melalui tim ahli yang terbentuk, penilaian kerugian akibat kerusakan atau pencemaran pesisir dapat dilakukan secara profesional. Para pelaku akan diharuskan membayar kerugian sesuai dengan tingkat kerusakan yang mereka sebabkan.
Proses penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini telah berlangsung sejak awal tahun 2023 hingga bulan Mei. Selain kerja sama pembentukan Tim Ahli, KKP juga akan membantu pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka melalui Direktorat Jenderal PSDKP.
Adin menegaskan bahwa kerja sama serupa tidak hanya terbatas di Provinsi Aceh, tetapi juga akan dilakukan dengan institusi pendidikan di wilayah lainnya. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebelumnya menyampaikan komitmen KKP dalam memulihkan kesehatan ekologi dan mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan melalui kebijakan lima program prioritas Ekonomi Biru. Tujuan utamanya adalah mencapai laut yang sehat dan Indonesia yang sejahtera.
