Edisi/Pemprov Kepri.
EDISI.CO, KEPRI-Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, mengatakan bahwa pengerukan sendementasi laut belum akan dilakukan saat ini. Karena sampai saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI terus melakukan kajian secara hati-hati, utamanya terkait dampak-dampak yang bisa ditimbulkan kepada lingkungan dan masyarakat dari aktivitas pengerukan sedimentasi laut tersebut.
Meskipun akhirnya nanti pengerukan sedimentasi laut tersebut akhirnya tetap berjalan, Ansar memastikan kalau masyarakat di daerah yang terdampak akan mendapatkan perhatian lebih.
“Kalaupun hal itu dilakukan ke depannya, maka saya pastikan daerah akan mendapatkan nilai tambah, baik itu dalam bentuk CSR dengan porsi yang lebih besar sehingga masyarakat yang terdampak akan mendapatkan hak yang adil,” kata Ansar di Bintang Kopi, Jl. Abulyatama Batam pada Selasa (4/7/2023) lalu.
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan(KKP) saat ini sedang menyusun peraturan menteri (permen) sebagai aturan pelaksana atau aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Aturan ini membuka kembali larangan ekspor pasir laut yang sudah 20 tahun ditutup.
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jasa Kelautan KKP, Miftahul Huda, saat ditemui usai menghadiri acara Fokus Group Discussion tentang pengelolaan hasil sendimentasi laut, di AP Premier Hotel, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis (8/6/2023).
“Untuk kerangka Permen terkait PP No.26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sendimentasi di laut ini sudah selesai. Saat ini ini kita sedang proses menunggu masukan dari asosiasi pengusaha, LSM, akdemisi dan perguruan tinggi serta yang lainnya. Termasuk masukan dari teman-teman media,” ujarnya.
Baca juga: Polisi Bekuk Pelaku Pencurian di Komplek Ruko Wira Mustika Jodoh
Ia menyebutkan, masukan dari semua pihak tersebut nantinya akan dikumpulkan guna menjadi bahan pertimbangan sebelum nantinya permen tersebut diturunkan dan secara resmi dilaksanakan di lapangan.
“Kami tidak bisa memastikan kapan ini (Permen) selesai, yang jelas kita tamping dulu sekarang masukan-masukan itu, baru nanti setelah itu saya presentasikan,” ungkapnya.
“agar nantinya regulasi ini lebih baik ke depan. Untuk itu target secepatnya secepatnya karena di Kepri kan sudah banyak yang menunggu,” jelasnya.
Sementara itu, Environmental Reporting Collective (ERC) (https://www.investigative.earth/) jaringan global jurnalis yang mendedikasikan kerjanya untuk menyelidiki kejahatan lingkungan, meluncurkan kolaborasi terbarunya berjudul Beneath the Sands (https://www.beneaththesands.earth/); sebuah laporan investigasi tentang dampak penambangan pasir pada lingkungan dan komunitas, terutama perempuan dan anak di seluruh dunia.
Laporan ERC yang digarap selama setahun terakhir mengungkap dampak negatif penambangan pasir di 12 negara; dari Indonesia, Singapura, Kamboja, Vietnam, Thailand, Filipina, China, Taiwan, India, Nepal, Sri Lanka, hingga Kenya.
Baca juga: Banyak Pengendara Roda Dua Melawan Arus di Bundaran Simpang Barelang
Pertama, tim ERC menemukan bahwa penambangan pasir yang masif, selain telah menyebabkan pulau-pulau kecil di Indonesia hilang, juga merusak daerah penangkapan ikan di Taiwan, Filipina, dan Cina.
Di Indonesia, Majalah Tempo menemukan bagaimana penambangan pasir laut oleh PT Logo Mas Utama di perairan utama Pulau Rupat dan Pulau Babi, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, memperparah kerusakan ekosistem pesisir serta abrasi di sana.
Di Taiwan, aktivitas ilegal kapal pengeruk pasir laut asal China dituding bertanggung jawab atas rusaknya daerah penangkapan ikan di Pulau Penghu, yang mengakibatkan tangkapan ikan nelayan setempat menurun drastis hingga hampir 90 persen. Biro Pertanian dan Perikanan wilayah Penghu mengungkap bahwa tangkapan ikan di sana turun dari 346 metrik ton di 2018 menjadi hanya 160 metrik ton di 2021.
Di China, kebijakan pemerintah yang melarang nelayan beroperasi di Danau Poyang demi mengambil alih tambang pasir di sana, telah menyebabkan kerusakan daerah penangkapan ikan dan habitatnya, yang sangat serius.
Di Filipina, aktivitas ilegal penambang pasir laut telah merusak pesisir di Ilocos Sur. Penambangan pasir laut juga berdampak pada menurunnya hasil tangkapan ikan nelayan setempat.
Kedua, tim ERC menemukan bahwa penambangan pasir di seluruh dunia melibatkan jaringan mafia yang mengelola bisnis bernilai miliaran dolar. Mafia tambang pasir ini disebut-sebut terlibat dalam aktivitas yang mengancam keselamatan jurnalis, pegiat lingkungan, dan masyarakat sipil. Beberapa dari mereka dipenjara, bahkan kehilangan nyawa. Kami menemukan banyak kasus kriminal yang terkait aktor penambang pasir ini di Nepal, Filipina, Sri Lanka, Vietnam, sampai India.
Di Bihar, India, misalnya, mafia tambang pasir umumnya berasal dari kasta yang lebih tinggi. Mereka dengan paksa merampas tanah pertanian dari kasta yang lebih rendah. Aksi mereka terkadang melibatkan kontak senjata antara kelompok mafia yang berbeda. Kami mewawancarai warga sipil yang menjadi korban kekejaman mafia tambang pasir di wilayah tersebut.
Ketiga, tim ERC menginvestigasi bagaimana penambangan pasir berdampak pada kelompok rentan, seperti perempuan. Kami mewawancarai perempuan-perempuan dari Kenya, Indonesia, Kamboja, dan India. Penambangan pasir bukan hanya merusak rumah mereka, tapi juga lahan pertanian mereka dan mengancam ketahanan pangan.
Di Indonesia, kami mewawancarai sekelompok ibu yang melawan perusahaan penambangan pasir di Pasar Seluma, Provinsi Bengkulu, dengan protes damai dan simbolik. Di sana, penambangan pasir laut oleh PT Flaminglevto Baktiabadi dituding mengancam ekosistem remis-kerang laut yang merupakan sumber pendapatan dan protein bagi masyarakat adat Serawai.
Dari semua hasil investigasi kami itu, ada indikasi kuat bahwa penambangan pasir berdampak buruk pada lingkungan dan komunitas. Apalagi tidak ada aturan atau badan global yang memonitor eksploitasi pasir, yang merupakan sumber daya kedua terbanyak yang digunakan setelah air.
Kami berharap temuan ini bisa menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan di tingkat regional, nasional, dan global untuk membuat peraturan yang melindungi lingkungan dan kelompok rentan dari penambangan pasir yang merusak.
Kolaborasi global ini terwujud berkat dukungan donor dan mitra, termasuk: Center for Investigative Reporting Sri Lanka (Sri Lanka), Kontinentalist (Singapura), Mekong Eye (Kamboja, Vietnam, Thailand), The Initium (China), Science Africa (Kenya), Tempo (Indonesia), The Reporter (Taiwan), NBC News (USA), The Philippine Center for Investigative Journalists (Filipina), dan Ukaalo (Nepal).
