Masyarakat Melayu dari kampung-kampung di pesisir Batam melakukan aksi menolak penggusuran 16 kampung yang dihuni masyarakat Melayu di Pulau Rempang-Edisi/Irvan F.
EDISI.CO, BATAM– Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, mengatakan pemerintah sudah menyiapkan segala hal yang dibutuhkan masyarakat Pulau Rempang di 16 yang terdampak rencana relokasi. Pemerintah menyiapkan kebutuhan dasar bagi masyarakat, mulai dari tempat tinggal, dan infrastruktur penunjang bagi masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan.
Sesuai arahan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI, Bahlil Lahadalia, lanjut Rudi, pihaknya telah menyiapkan kavling seluas 500 meter persegi untuk masyarakat yang memiliki rumah di atas Areal Penggunaan Lain (APL) dan bersedia direlokasi ke areal yang telah ditetapkan. Di kaveling tersebut, akan dibangun pula rumah dengan tipe 45. Luas kaveling tersebut bertambah dari luasan sebelumnya yang hanya 200 meter persegi.
Masyarakat juga akan diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) terhadap tanah dan rumah yang berdiri serta gratis biaya Uang Wajib Tahunan (UWT/UWTO) selama 30 tahun.
Pemerintah juga memberikan bantuan bagi nelayan dan membangun pelabuhan atau dermaga guna mempermudah aktivitas masyarakat ke depan.
“Jika pengembangan ini berjalan, pemerintah akan menyiapkan fasilitas untuk masyarakat. Termasuk pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial serta pendidikan di lahan relokasi tersebut,” ungkap Rudi dalam keterangan yang diterima pada Selasa (22/8/2023).
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi saat berada di Kampung Sembulang, Kecamatan Galang-Edisi/BP Batam.
Baca juga: BP Batam akan Sampaikan Tuntutan Masyarakat Melayu yang Menolak Penggusuran 16 Kampung di Rempang
Tidak hanya itu saja, Rudi menegaskan bahwa pembangunan serta pengembangan Pulau Rempang nantinya juga akan melibatkan masyarakat setempat. Termasuk rekrutmen tenaga kerja untuk proyek yang bakal berlangsung.
Dengan nilai investasi yang cukup besar, pihaknya optimistis jika pendidikan dan pelatihan khusus yang akan diberikan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) kepada pemuda setempat akan mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat ke depan.
“Kami berharap, anak-anak di sini terlibat dalam pembangunan. Sehingga, kesejahteraan itu merata. Tim saya sudah terus berkoordinasi ke kementerian terkait. Rempang akan dibangun sesuai instruksi Presiden, maka semua faslitas juga harus kami siapkan,” tambahnya.
Seperti diketahui, rencana pengembangan Pulau Rempang sebagai kawasan ekonomi baru atau The New Engine of Indonesian’s Economic Growth masih menjadi perbincangan hangat masyarakat Kota Batam. Pemerintah Republik Indonesia akan memproyeksikan Pulau Rempang sebagai kota baru dengan industri yang berkonsep “Green and Sustainable City”.
“Terkait rencana pengembangan Rempang, saya juga sudah menyampaikan kepada pemerintah pusat agar tetap memperhatikan hak-hak masyarakat,” ujar Rudi.
Sementara itu, masyarakat 16 Kampung di Pulau Rempang menyatakan enggan direlokasi. Penolakan atas rencana relokasi tersebut disampaikan dalam berbagai kesempatan. Yang terbaru, warga Melayu di pesisir Batam menggelar aksi menolak rencana penggusuran 16 kampung di Pulau Rempang pada Rabu (23/8/2023).
Masyarakat melayu dari pesisir Batam ketika melakukan aksi menolak penggusuran di 16 titik kampung yang ada di Pulau Rempang di depan Gedung BP Batam pada Rabu (23/8/2023)-Edisi/Irvan F.
Warga mendesak pemerintah memberikan jaminan kampung-kampung yang dihuni masyarakat Melayu sejak ratusan tahun secara turun temurun itu tidak direlokasi. Lebih dari itu, warga juga menuntut agar kampung-kampung tersebut medapatkan pengakuan yang dirasa selaiknya menjadi hak mereka.
Rudi sendiri sempat menemui warga, ia sampaikan akan meneruskan tuntutan warga kepada pemerintah pusat. Ia juga sampaikan rencana mengajak perwakilan warga untuk ikut serta dalam rombongan ke pusat, namun hal tersebut ditolak warga.
