Masyarakat Melayu pesisir Batam dan Kepri saat melakukan aksi menolak penggusuran 16 kampung di Pulau Rempang pada Rabu (23/8/2023)-Edisi/ist.
EDISI.CO, BATAM– Suara anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Kepulauan Riau (Kepri) dinilai penting agar persoalan yang terjadi pada masyarakat di 16 kampung di Pulau Rempang, Kecamatan Galang, Batam dapat dibahas di tingkat nasional bersama pemerintah pusat. Masyarakat Pulau Rempang saat ini terancam tergusur dari kampung-kampung mereka akibat masuknya investasi di sana.
Anggota DPD RI dapil Kepri, Ria Saptarika, mengatakan pihaknya siap menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan DPR RI. Namun begitu, Ria mengatakan sebenarnya ada anggota DPR RI yang berasal dari Dapil Kepri. Ada Nyat Kadir, Cen Sui Lan, Sturman Panjaitan dan Asman Abnur.
Nyat Kadir malah menjadi anggota Komisi VI DPR RI yang bermitra langsung dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
“Melalui DPR itu bisa lebih cepat. Apalagi ada anggota DPR RI perwakilan Kepri. Pada intinya kami siap menjadi peghubung agar persoalan ini bisa dibahas di tingkat nasional,” kata Ria saat dihubungi pada Sabtu (26/8/2023).
Baca juga: BI Resmikan Kampung Cinta Bangga Paham Rupiah di Batam
Ria melanjutkan, permintaan masyarakat agar tidak tergusur dari kampung yang sudah mereka huni turun temurun sejak ratusan tahun lalu itu wajar. Mereka adalah pemilik peradaban yang selayaknya harus dihargai negara.
Sebagai bentuk penghargaan itu, masyarakat yang ada di 16 titik kampung di Pulau Rempang harusnya ditata dan diakomodir agar menjadi lebih baik. Namun warga juga diminta untuk tidak menambah luasan kawasan yang memang sudah diperuntukkan bagi mereka.
“Saya kira 16 titik itu bisa dibuat batas dan tidak ditambah. Asal mereka diakomodir, boleh tinggal di sana tapi tidak boleh menambah. Kalau perlu ditata,” kata Ria lagi.
Sementara itu, Tokoh Melayu Kepri, Huzrin Hood, mengatakan ia bersama warga sudah menyuarakan persoalan ini kepada beberapa pihak di tingkat nasional. Keluhan masyarakat itu disampaikan kepada Komnas HAM, DPD RI dan DPR RI.
“Komnas HAM sudah merespon dengan menyurati Pemerintah dan Polda Kepri untuk mendapatkan keterangan terkait persoalan yang terjadi di Rempang,” kata Huzrin.
Penulis sempat berupaya menghubungi Anggota Komisi VI DPR RI, Nyat Kadir, meminta penjelasan sesuai fungsinya yang bermitra dengan BP Batam, sebagai perpanjangan pemeritah pusat dalam pengembangan Pulau Rempang. Namun sampai saat ini belum mendapatkan respon terkait itu.
