Warga Rempang saat memadati Jembatan 4 Barelang pada Senin (21/8/2023). warga meminta tim terpadu tidak melakukan aktivitas sebelum ada pertemuan dengan warga dengan Kepala BP Batam-Edisi/bbi.
EDISI.CO, BATAM– Warga Pulau Rempang risau dengan aktivitas pemasangan patok tata batas hutan oleh tim terpadu di Pulau Rempang. Kerisauan itu terjadi karena warga khawatir patok yang dipasang akan mengancam eksistensi kampung-kampung mereka.
Saat ini warga Pulau Rempang di 16 titik kampung mereka, melakukan penjagaan. Warga juga membuka pos penjagaan di Jembatan 4 Barelang. Agar petugas gabungan tidak melakukan aktivitas pemasangan patok tata batas hutan lebih dulu.
Warga Kelurahan Rempang Cate, Boy Harianto, mengatakan warga saat ini harus membagi fokus. Antara berupaya menjaga kampung dan memastikan makan keluarga tetap terjaga. Kondisi ini menyulitkan warga yang umumnya berpreofesi sebagai nelayan, ketika mereka tidak turun melaut maka penghasilan mereka tidak ada.
“Yang jelas kita kesulitan, ini sama-sama penting, mempertahankan kampung dan mencari makan,” kata Boy saat dihubungi pada Sabtu (26/8/2023).
Warga Pulau Rempang saat meminta tim terpadu mengehntikan kegiatan pemasangan patok tata batas hutan di Kampung Tanjung Colem-Edisi/ist.
Baca juga: Warga Minta Tidak Ada Aktivitas, Tim Terpadu Tetap Pasang Patok Tata Batas Hutan di Pulau Rempang
Terhadap kondisi ini, Tokoh Melayu Kepri, Huzrin Hood, meminta pemerintah dalam hal ini BP Batam untuk bisa mendahulukan dialog agar masyarakat bisa memahami secara utuh apa yang akan dilakukan tim terpadu di lapangan. Sehingga tidak terjadi salah paham ketika tim dan masyarakat bertemu di lapangan.
Dialog yang konstruktif diyakini akan membuat kondisi di Pulau Rempang dan Galang lebih kondusif.
“Saya dah sampaikan dengan Wali Kota (Wali Kota Batam, Muhammad Rudi), jangan adu kami dengan aparat. Nanti timbul kondisi yang panas,” kata Huzrin.
Baca juga: Kenapa LAM Batam “Diam” ketika Warga Pulau Rempang Terancam Penggusuran
Lebih lanjut, Huzrin mengatakan pada prinsipnya masyarakat mendukung hadirnya investasi di Pulau Rempang. Kondisi yang dirasa akan membawa kemajuan bagi kampung-kampung yang selama ini dihuni warga. Warga hanya tidak ingin investasi tersebut merenggut peradaban kampung masyarakat Melayu yang telah lama terbangun.
Hal senada juga disampaikan Ria Saptarika, Anggota DPD RI dapil Kepri. Pemerintah harus menghargai masyarakat Melayu yang sudah lama bermukim di Pulau Rempang. Sehingga pemasangan patok tata batas hutan di Pulau Rempang itu harus didahului dengan dialog bersama masyarakat.
“Untuk pemasangan patok tata batas, sementara ini tidak perlu dilakukan. Saya pikir lebih dahulukan dialog dan sosialisasi. Mereka (Masyarakat Melayu) sudah lama di sana (Pulau Rempang), tempat tinggal mereka. Pada intinya kita semua mendukung selama itu dilakukan dengan tepat,” kata Ria.
