Aktivitas anak SD di salah satu sekolah di Pulau Rempang-Edisi/bbi.
EDISI.CO, BATAM– Sebanyak 4.300 pelajar tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Pulau Rempang yang akan terdampak dari rencana pengembangan Pulau Rempang sebagai kawasan ekonomi baru di Indonesia. Dengan perincian 2.600 pelajar SD dan 1.700 pelajar SMP.
Rencana pemerintah melakukan penggusuran yang ditentang warga, membuat kenyamanan pelajar yang tinggal di 16 kampung di pulau yang terletak di Kecamatan Galang, Batam ini terganggu.
Pada Senin (4/9/2023) anak-anak sekolah di Pulau Rempang sempat diliburkan karena ada pertemuan antara guru dengan Pemerintah Kota (Pemko) Batam.
Selama ini, fasilitas pendidikan, khususnya SD yang sudah ada di tiap kampung di Pulau Rempang, membuat warga merasa aman dan nyaman mengawasi anak-anak mereka menempuh pendidikan. Kondisi, itu terancam berubah sebagai akibat rencana pengembangan Pulau Rempang. Hal ini membuat warga risau.
“Kampung mau digusur, sekolah anak mau dipindah. Bisa-bisa anak kami berhenti sekolah kalau kondisi seperti ini,” kata Juber, salah satu warga Rempang yang penulis temui.
Baca juga: PT MEG Belum Boleh Lakukan Aktivitas di Rempang
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan pelajar di Pulau Rempang akan dimasukkan terlebih dahulu ke sekolah-sekolah yang berdekatan dengan lokasi relokasi kediaman warga. Seperti di setokok, Sijatung atau di daerah Batam sesuai dengan komposisi tingkat pendidikan masing-masing.
Rudi juga menyebutkan, sistem pembelajaran masyarakat di Pulau Rempang akan tetap dilaksanakan secara tatap muka.
“Kalau nantinya di dalam satu kelas baik itu di tingkat PAUD, SD atau SMP siswanya telah melebihi jumlah yang sudah ditetapkan, makan kita akan kita atur dengan sistem shift pagi dan sore. Sekarang masih tahap sosialiasi dengan masyarakat,” ungkapnya pada Selasa (5/9/2023).
“Kalau dibangun sekolah baru tentu butuh waktu 6 bulan atau lebih. Maka menyikapi hal tersebut, kami (Pemko Batam) menyatukan satuan pendidikan yang sejenis dan setara,” tambahnya.
Lebih lanjut, pihaknya juga membantah informasi yang beredar di tengah masyarakat terkait rencana pengosongan seluruh satuan pendidikan di Pulau Rempang mulai tanggal 15 September 2023 mendatang.
“Kami Pemko Batam menjamin layanan pendidikan yang bail kepada masyarakat di lokasi terdampak relokasi. Jadi terkait info penutupan sekolah-sekolah di sana itu tidak benar,” ujar Rudi saat dihubungi melalui sambungan telepon.
Baca juga: Datang ke Sembulang, Warga Rempang Minta Tim Pengukur Pulang
“Jadi untuk info resmi bisa itu dari Pemko. Kemudian, jika ada yang ingin ditanyakan oleh masyarakat, bisa bertanya langsung dengan aparatur yang berada di lingkup Pemko Batam.”
Seblumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin Hamis enggan berkomentar saat penulis menanyakan hal serupa terkait polemik di Pulau Rempang.
“Tanyakan langsung ke Pak Wali saja,” ujar Jefridin saat ditemui usai menghadiri kegiatan sosialiasi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak di Kota Batam, di Hotel AP Premier, Selasa (5/9//2023 pagi.
Jefrdidin juga enggan berbicara saat ditanyakan perihal persiapan penerimaan ASN yang akan dibuka pada 16 September 2023 mendatang.
“Kalau itu nanti ya,” kata Jefridin sembari jalan bergegas meninggalkan lokasi kegiatan.
Penulis: Irvan F
