Para murid sekolah di kawasan Rempang menyelamatkan diri dari tembakan gas air mata saat terjadi bentrokan antara aparat dengan warga yang menolak penggusuran, Kamis (7/9/2023)- Edisi/ bbi.
EDISI.CO, BATAM- Jaringan Peduli Perempuan dan Anak, Safe Migrant Kota Batam, yang terdiri dari sejumlah organisasi seperti Yayasan Dunia Viva Wanita (YDVW), Yayasan Embun Pelangi (YEP), dan lainnya, mengutuk keras atas insiden kekerasan yang dilakukan aparat terhadap warga di Pulau Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam pada Kamis (7/9/2023).
Ketua Jaringan Safe Migrant Kota Batam, DS Sugeng Agung Nugroho menyesalkan terjadinya insiden tersebut yang menyebabkan korban, terutama pada kalangan perempuan dan anak-anak.
“Oleh karena itu kami Jaringan Safe Migrant Batam menyampaikan pernyataan sikap. Pertama, kami turut prihatin atas peristiwa kerusuhan yang terjadi di Rempang dan berimbas adanya korban, khususnya pada perempuan dan anak-anak,” kata Sugeng dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/9/2023).
Baca juga: Buntut Bentrok di Rempang, HMI Minta Kapolri Copot Kapolda Kepri dan Kapolres Barelang
Kedua, kata Sugeng, kami meminta pemerintah segera menyediakan atau melakukan pemberian bantuan perawatan kesehatan dan rehabilitasi psikologis bagi para korban
“Selanjutnya, kami menghimbau kepada semua pihak yang terlibat agar bisa menahan diri, melakukan pendekatan secara humanis dan mengedepankan dialog serta penyelesaian masalah tanpa kekerasan,” tegasnya.
Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Kepri Triwulan II 2023 Capai 5,04%
Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Kota Batam, Sholihul Abidin juga mengutuk keras atas kejadian kekerasan yang dilakukan aparat terhadap warga di Pulau Rempang.
Menurutnya, pemerintah masih mengedepankan pendekatan “otot” daripada “otak” dalam penyelesaian kepentingan di pulau tersebut.
“Pemerintah jelas masih menggunakan otot daripada otak jika melihat kejadian bentrok antara warga dan aparat Kepolisian di Jembatan 4 Barelang hari ini,” terangnya.
Abidin juga mengatakan bahwa pendekatan kuasa untuk menekan masyarakat itu adalah bentuk pemerintahan yang kolot bak kolonial.
“Ini zaman demokrasi dan era keterbukaan. Gak zaman lagi menekan masyarakat dengan kekerasan,” ucapnya.
Selama mendampingi masyarakat di Pulau Rempang, Abidin melihat bahwa Pemerintah memang menawarkan solusi pemindahan perkampungan warga.
Namun kata dia, apa yang menjadi keinginan warga juga belum terakomodir sama sekali.
“Akomodir dong keinginan warga, jangan hanya kehendak pemerintah saja yang dipaksakan,” tambah Abidin.
“Lagi pula yang perlu digaris bawahi dalam masalah Rempang, warga tidak menolak pembangunan. Tapi keinginan warga belum terakomodir,” pungkasnya.
Penulis: Irvan F
