EDISI.CO, BATAM– Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, datang ke Pulau Rempang pada Jumat (29/9/2023). Airlangga bertemu dengan warga Kampung Tanjung Banun, Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang sekitar pukul 14.30 WIB.
Rombongan Menko Airlangga berbincang dengan warga di Masjid Al-Iksan di Kampung Tanjung Banun.
Tanjung Banun merupakan lokasi alternatif yang disiapkan pemerintah untuk menggeser masyarakat di kampung di Pulau Rempang yang terdampak pengembangan kawasan industri oleh Xinyi group dari Tiongkok.
Kampung-kampung tersebut diantaranya adalah Kampung Belongkeng, Pasir Panjang, Sembulang Hulu dan Sembulang.
Sebelumnya, pemerintah menyiapkan lokasi relokasi di Kampung Dapur Tiga di Pulau Galang.
Di hadapan warga Tanjung Banun, Airlangga mengatakan pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait rencana pengembangan Pulau Rempang. Perpres ini akan menjadi jaminan keberlanjutan pembangunan, khususnya infrastruktur untuk masyarakat.
“Kami akan siapkan Perpres, sehingga ini akan aman. Dijamin berkelanjutan, siapapun pemimpinnya, walaupun ada pemilu, ini berlanjut,” kata Airlangga.
“Saya ingin memberikan jaminan bahwa pemrintah akan menjamin apa yang kemarin sudah dijanjikan akan direalisasikan.”
Terkait dengan Tanjung Banun sebagai lokasi Relokasi, Airlangga mengatakan sudah melihat beberapa hal terkait dengan tata ruang dan hal lain yang akan dirapikan.
Untuk nelayan dan warga yang bekerja di bidang pertanian, pihaknya juga akan menyiapkan apa yang dibutuhkan masyarakat.
“Untuk nelayan, karena ini lautnya sama, sama-sama tempat mata pencarian untuk nelayan. Kami sudah melihat tempat-tempat lain, lahan pertanian, ladang. Ini juga disiapkan di satu lokasi yang sama,” kata Airlangga lagi.
Baca juga: WALHI Riau Menilai ada Ambisi Menteri Bahlil Menggusur Warga Pulau Rempang demi Investasi
Lebih jauh, Airlangga juga menyampaikan pihaknya akan bekerja sesuai arahan Presiden Jokowi, Arahan pak Presiden untuk mendahulukan kepentingan rakyat, kebijakan yang adil bagi rakyat.
Pihaknya akan memastikan masyarakat memperoleh sertifikat hak milik, terutama yang saat ini tinggal di Tanjung Banun dan warga yang akan direlokasi.
Warga Tanjung Banun, Awang Cik, menuturkan ia masih akan melihat lebih detail rencana penataan rumah warga di Kampung Tanjung Banun. Saat ia menunggu paparan teknis penataan yang dimaksudkan pemerintah.
“Terkait penataan, itu menunggu keputusan masyarakat. Saya akan melihat dulu,” kata Awang Cik.
“Hari Selasa (3/10/2023) Pak Rudi datang lagi ke sini.”
Sementara itu, masyarakat di Kampung Sembulang, Sembulang Hulu, Pasir Panjang dan Belongkeng, masih menolak jika harus meninggalkan kampung yang telah mereka huni turun temurun sejak ratusan tahun lalu.
Warga ingin pemerintah mengerti alasan mereka enggan pindah karena tidak ingin warisan yang telah ditinggalkan nenek moyang mereka.
Ekspresi warga ingin tetap bertahan terus mereka suarakan. Hal itu terlihat dari seruan penolakan di Kampung Sembulang dan Kampung Pasir Panjang pada 28 September 2023.
Warga Sembulang membentangkan spanduk menolak relokasi dan warga Pasir Panjang menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan prosesi Adat Melayu.