Warga Rempang saat hadir dalam kunjungan Anies ke Batam-Edisi/ist.
EDISI.CO, BATAM– Calon Presiden (Capres) nomor urut satu, Anies Baswedan, menyinggung persoalan pertanahan di Pulau Rempang, Kecamatan Galang, saat memberikan pidato dalam kunjungannya ke Batam pada Jumat (19/1/2024). Hal itu ia sampaikan saat berada di kawasan Mega Techno City (MTC), Batam.
Anies menyampaikan persoalan pertanahan di Batam, khususnya di Pulau Rempang harus diselesaikan. Karena penyelesaian persoalan tersebut untuk keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Di sini kita punya Persoalan Tanah, di Rempang ada persoalan tanah, Dulu ada yang janji akan menyelesaikan. Kalau janji itu sekarang belum terlunasi, insyaallah biar kami yang menyelesaikannya. Karena itu untuk keadilan seluruh rakyat Indonesia,” kata Anies dalam pidatonya.
Sebelumnya, saat berkunjung ke Pasar Tos 3000, Batam, Anies juga menanggapi persoalan Rempang yang ditanyakan padanya. Ia menjelaskan belum ada titik temu atas permasalahan agraria antara Masyarakat Pulau Rempang dan pemerintah buntut dari rencana Pengembangan Pulau Remang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City, selalunya karena pemerintah tidak sabar mengikuti proses.
BACA JUGA: Di Pasar Tos 3000 Batam, Anis Bicara soal Rempang dan Natuna
“Maunya cepat-cepat, kerahkan aparat, justru akhirnya jadi masalah. Padahal jika dibahas sampai tuntas, titik temu insyaallah bisa terjadi,” kata Anis dalam kesempatan tersebut.
Anis melanjutkan, penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan warga, harus ada pembicaraan sampai tuntas. Proses pembicaraan atau dialog antara pemerintah dengan warga biasanya akan panjang. Namun demikian ketika pembicaraan itu dijalankan sampai tuntas, selalu ada cara untuk mencapai titik temu yang menjadi kesepakatan bersama.
Untuk diketahui, masyarakat Pulau Rempang menolak rencana pemerintah menggusur mereka dari kampung yang diyakini sebagai hak peninggalan nenek moyang mereka sejak ratusan tahun lalu. Sementara pemerintah meyakini tanah yang saat ini ditingali masyarakat Rempang masuk dalam hak kelola pemerintah melalui Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Kondisi ini belum menemui titik temu, dimana masyarakat masih terus bertahan untuk tetap tinggal di kampung-kampung mereka. Sedangkan pemerintah tetap bergerak dengan caranya sendiri. BP Batam saat ini tengah membangun rumah contoh bagi warga Rempang yang akn mereka gusur.
