Sama-Sama Memangkas Anggaran, Ini yang Berbeda dari Efisiensi di Vietnam

EDISI.CO, CATATAN EDISIAN- Salah satu langkah besar yang tengah diambil oleh pemerintahan Prabowo Subianto adalah efisiensi anggaran. Alokasi efisiensi tersebut ditujukan untuk fokus pada program prioritas pemerintah seperti program Makan Bergizi Gatis (MBG), ketahanan pangan, ketahanan energi, perumahan, dan pertahanan keamanan.

Di waktu yang nyaris bersamaan, Vietnam juga melakukan hal serupa.

Langkah strategis penghematan Vietnam yang cukup mencolok adalah perampingan jumlah kementerian dan lembaga tinggi lainnya dari 30 menjadi 22 lembaga, yang terdiri dari 6 kementerian baru, 11 kementerian lama, dan 5 lembaga setingkat kementerian. Beberapa kementerian juga mengalami merger, seperti misalnya Kementerian perencanaan dan investasi yang bergabung dengan Kementerian keuangan.

Vietnam juga berencana mengurangi jumlah pegawai negerinya sebanyak 20% secara bertahap dalam lima tahun. Mereka percaya, efisiensi anggaran dapat dilakukan dengan memotong birokrasi dan merampingkan kementerian atau lembaga negara.

Manuver tersebut sangat bertolak belakang dengan Indonesia. Jumlah kementerian/lembaga di Indonesia saat ini menggemuk menjadi 53 dari semula 34 di masa pemerintahan Joko Widodo. Pemerintah juga menambah banyak jumlah pegawai pemerintah baru dengan pengangkatan staf khusus dan utusan khusus.

Artikel ini melihat bagaimana pendekatan strategis Vietnam terhadap kebijakan ini—khususnya terkait riset—dan apa perbedaan mendasar dari kedua negara di tengah efisiensi anggaran belanja negara masing-masing.

Demi ambisi menjadi negara maju

Secara struktur, Vietnam tidak memiliki penguasa tertinggi yang absolut. Negara ini secara resmi dipimpin oleh empat pilar tinggi pemerintahan, yakni Ketua Partai, Presiden, Perdana Menteri, dan Ketua Parlemen. Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam, adalah tokoh paling berpengaruh di Vietnam.

Awal Desember 2024, To Lam mulai mengumumkan ide tentang efisiensi anggaran negara dan pada tanggal 18 februari 2025, Majelis Nasional Vietnam (semacam DPR RI) menyetujui ide tersebut.

Vietnam memfokuskan efisiensi untuk pembangunan di sektor ekonomi. Dengan target pertumbuhan sekurang-kurangnya 8% pada tahun 2025 (sama dengan Indonesia). Vietnam memprioritaskan beberapa sektor pendukung utama, di antaranya pengembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence), ekonomi digital, dan energi terbarukan.

Untuk menggapai mimpi tersebut To Lam merekomendasikan kenaikan alokasi pos anggaran fungsi ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sebesar 3% dari total anggaran tahun 2025. Bahkan, dia menjanjikan akan ada peningkatan alokasi secara progresif hingga lima tahun mendatang.

Selain itu, pemerintah Vietnam juga mengeluarkan Resolusi 57 Politbiro untuk mendukung riset dengan memotong prosedur birokrasi, meningkatkan investasi untuk penelitian dan pengembangan dari 0,4% ke 2 % dari total GDP, dan menciptakan 12 peneliti per 10.000 orang pada 2030.

Tak kalah penting, pemerintah Vietnam menggarisbawahi perlunya peningkatan kesejahteraan peneliti dan perekayasa. Pemerintah sadar, jika taraf hidup peneliti dan perekayasa masih rendah, mereka tidak bisa menghasilkan penelitian dan inovasi yang signifikan.

Riset dan SDM berkualitas menarik investor asing bermodal jumbo

Semua langkah dan kebijakan yang diambil Vietnam ini menunjukkan keseriusan dan komitmen pemerintah Vietnam untuk membangun negara melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). To Lam memang berambisi untuk menempatkan Vietnam di peringkat ketiga di Asia Tenggara dalam hal kompetisi digital dan e-government development index negara, serta masuk ke dalam 30 negara besar yang mengadopsi inovasi dan transformasi digital pada 2045.

Jika ditelusuri, efisiensi anggaran yang dilakukan Vietnam saat ini merupakan bagian dari strategi yang telah lama digaungkan untuk membangun Vietnam dengan fondasi pengembangan riset dan teknologi. Keberhasilan Vietnam meluncurkan satelit super mini Pico Dragon rancangan insinyur dan peneliti VNREDSAT-1 Vietnam Agustus 2013 lalu menjadi tonggak penanda kebangkitan riset dan teknologi Vietnam. Sejak itu, Vietnam memberikan prioritas pada pengembangan riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Tahun 2017, misalnya, Vietnam menugaskan Kementerian Sains dan Teknologi, melalui Regulasi No.95/2017, untuk merumuskan pengembangan Science, Technology, and Innovation (STI) dan Social-Economic Development Strategy (SEDC) periode 2021-2030. Kebijakan STI dan SEDC tersebut secara nyata berdampak pada pengembangan riset dan teknologi di Vietnam, seiring dengan banyaknya perusahaan besar asing berbasis pengembangan riset dan teknologi berinvestasi di Vietnam. Contohnya, sejak 2017 perusahaan Apple intensif beroperasi dengan mitra manufaktur lokal seperti Faxcomm dan Luxshare, sehingga mulai 2020, Vietnam menjadi lokasi strategis produksi dan rantai pasokan produk-produk Apple.

Terbaru, Nvidia, raksasa perusahaan teknologi multinasional Amerika Serikat (AS), secara resmi berinvestasi di Vietnam akhir 2024 lalu. Dengan skema kerja sama dengan perusahaan teknologi lokal, FPT, NVidia akan membangun pusat riset dan pengembangan kecerdasan buatan (artificial intellegence/AI) di Vietnam. Tidak mengherankan, Vietnam kian melesat sebagai pusat riset dan teknologi mutakhir karena pemerintah dan sektor swasta mendukung penuh riset dan pengembangan sains dan teknologi.

Nasib riset dan inovasi di Indonesia

Berbanding terbalik dengan Vietnam, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai lembaga pemerintah yang berfokus pada kegiatan penelitian dan inovasi teknologi justru jadi korban pemotongan anggaran yang signifikan.

Awalnya, BRIN mengajukan skema pemotongan sekitar Rp2 triliun dari total ajuan anggaran sekitar Rp5,8 triliun. Dengan skema tersebut, maka anggaran BRIN hanya dapat mencakup gaji pegawai (sekitar Rp3 triliun) dan menyisakan hanya sekitar Rp8 miliar untuk kegiatan penelitian dan pendukungnya. Artinya, banyak kegiatan penelitian—yang sedang atau akan berjalan—terpaksa dihentikan atau dibatasi pelaksanaannya. Setelah negosiasi, akhirnya pemotongan anggaran untuk BRIN diketok palu oleh komisi X DPR pada tanggal 13 Februari 2025 sekitar Rp1,4 T.

Apa dampaknya pemotongan anggaran riset dan inovasi untuk Indonesia?

1. Penurunan kualitas kesejahteraan

Pemotongan sebesar kurang lebih 24% dari anggaran yang diajukan, membawa dampak yang cukup signifikan baik untuk pegawai maupun kepada pengguna hasil penelitian.

Dampak pertama yang banyak dirasakan di tataran individu adalah penurunan kualitas kesejahteraan, yaitu hilangnya subsidi BBM untuk bus jemputan karyawan.

Salah seorang pegawai BRIN yang biasa menggunakan bus jemputan BRIN rute BRIN Gatot Subroto-Depok, mengatakan bahwa subsidi BBM untuk bus jemputan akan dihapuskan mulai bulan Maret 2025.

Akibatnya, para pegawai BRIN yang biasa menggunakan bus jemputan mulai bulan depan harus mengeluarkan uang ekstra untuk iuran BBM bus, dari semula Rp70.000/orang per bulan akan naik menjadi sekitar Rp175.000/penumpang setiap bulannya.

Selain itu, penghapusan perjalanan dinas luar negeri serta penyesuaian standar biaya masukan juga membatasi ruang gerak peneliti untuk melakukan riset. Ini membuat banyak periset terpaksa mengeluarkan dana pribadi untuk menghadiri seminar atau workshop di luar negeri.

2. Fungsi rekomendasi tidak berjalan

Salah satu fungsi BRIN adalah melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta reka cipta dan inovasi dalam rangka penyusunan rekomendasi perencanaan pembangunan nasional berdasarkan hasil kajian ilmiah dengan berpedoman pada nilai Pancasila.

Dengan adanya pemotongan anggaran di hampir semua kementerian dan lembaga di Indonesia, maka riset tidak lagi menjadi prioritas dalam penyusunan kebijakan.

Salah seorang pegawai BRIN dari Direktorat Kebijakan Ekonomi, Ketenagakerjaan, dan Pengembangan Regional menyebutkan bahwa pada tahun 2025 ini direktoratnya menurunkan target penyusunan naskah kebijakan dari 25 naskah menjadi 3 naskah saja.

Hal senada juga datang dari staf Direktorat Kebijakan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan BRIN yang menjelaskan bahwa target penyusunan naskah kebijakan turun dari 15 ke 2 naskah—angka yang jauh dari kata ideal bagi lembaga riset negara sebesar Indonesia.

Berkaca dari Vietnam, dan juga negara-negara yang punya visi jangka panjang, seperti Singapura, efisiensi tidak berarti mengesampingkan sektor riset dan teknologi. Efisiensi akan berdampak positif jika visi jangka panjang negara jelas dan anggaran digunakan tepat untuk mendukung prioritas pembangunan.

Sektor riset dan teknologi adalah tulang punggung kemajuan bangsa. Ini yang tampaknya gagal disadari oleh pemerintah saat ini. Jika terus berlanjut, bukan tidak mungkin daya saing Indonesia semakin tertinggal, bahkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, seperti Vietnam.

Penulis: Amorisa Wiratri, Researcher, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); Betti Rosita Sari, peneliti, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Lamijo, Peneliti Pusat Riset Kewilayahan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.