COP 30: 5 Alasan Konferensi Iklim PBB Gagal Menepati Janji sebagai ‘COP Rakyat’

EDISI.CO, CATATAN EDISIAN– Bersamaan dengan terbenamnya matahari di langit Amazon, janji akan hadirnya “COP rakyat” ikut tenggelam.

Konferensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang perubahan iklim ke-30 atau COP 30, yang baru-baru ini diselenggarakan di kota Belém, Brasil, menghadirkan dinamika geopolitik seperti biasa. Namun, kali ini ada tambahan kejutan peristiwa banjir dan kebakaran.

Di konferensi ini, ada ruang bagi aksi protes masyarakat adat dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meski begitu, negosiasi final, sekali lagi, tetap dikuasai kepentingan industri fosil dan taktik penundaan.

Setelah sepuluh tahun (tak) ada aksi nyata sejak Paris agreement, Brasil menjanjikan COP 30 sebagai “COP implementasi”. Namun, hasilnya jauh dari itu, bahkan saat dunia mencatat pemanasan global hingga 1,6˚C tahun lalu.

Berikut lima pengamatan utama kami dalam COP tahun ini:

1. Kelompok masyarakat adat hadir, tetapi tidak dilibatkan

Karena berlangsung di wilayah Amazon, COP 30 dipromosikan sebagai konferensi bagi mereka yang berada di garis depan krisis iklim.

Lebih dari 5 ribu masyarakat adat hadir, dan mereka benar-benar menyuarakan tuntutannya.

Sayangnya, hanya 360 orang yang mendapatkan akses ke tempat negosiasi utama di “zona biru”. Jumlah ini sangat jauh jika bandingkan dengan akses yang dibuka untuk 1.600 delegasi dari industri bahan bakar fosil.

Di ruang-ruang perundingan, semuanya berjalan seperti biasa: kelompok adat hanya berstatus sebagai pengamat, tanpa hak suara dan tidak bisa menghadiri sesi-sesi tertutup.

Pemilihan lokasi COP 30 kali ini memang sarat simbol, tetapi logistiknya sulit. Menyelenggarakan konferensi di Amazon menghabiskan ratusan juta dolar, di wilayah yang masih kekurangan banyak fasilitas dasar.

Ironi ketimpangan itu terlihat jelas. Misalnya ketika kamar hotel sudah penuh, pemerintah Brasil bahkan sampai menambatkan dua kapal pesiar untuk menampung delegasi. Padahal menginap di kapal pesiar menghasilkan emisi delapan kali lebih besar ketimbang hotel bintang lima.

2. Kekuatan protes

COP 30 menjadi konferensi iklim PBB terbesar kedua dalam sejarah, dan yang pertama sejak COP 26 di Glasgow pada 2021 yang diadakan di negara yang benar-benar mengizinkan protes publik secara terbuka.

Hal ini sangat penting. Selama dua minggu, protes terjadi setiap hari. Puncaknya adalah “pawai rakyat” yang dipimpin masyarakat adat.

Baca juga: Air Saga, Pulau Indah di Pesisir Batam dan Cerita Niko Black Metal (#1)

Tekanan publik yang besar ini membantu mendorong pengakuan terhadap empat wilayah adat baru di Brasil.

Hal ini membuktikan bahwa ketika masyarakat sipil punya ruang bersuara, kemajuan bisa terjadi, bahkan di luar negosiasi utama mengenai emisi.

3. Absennya AS menciptakan kekosongan sekaligus peluang

Pada masa jabatan pertama Donald Trump, Amerika Serikat (AS) masih mengirim delegasi, meski sedikit. Tahun ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah, AS tidak mengirim perwakilan resmi sama sekali.

Trump baru-baru ini menyebut perubahan iklim sebagai “penipuan terbesar yang pernah dilakukan dunia”.

Sejak Trump kembali berkuasa, AS memperlambat pengembangan energi terbarukan dan memperluas produksi minyak dan gas.

Bahkan, bulan lalu mereka berupaya menggagalkan rencana kerangka kerja nol emisi untuk sektor pelayaran global.

Kemunduran ambisi AS memberi ruang bagi negara produsen minyak lain, seperti Arab Saudi, untuk semakin mengabaikan komitmen iklim mereka dan mencoba melemahkan komitmen negara lain.

Untungnya, Cina mengambil posisi kosong itu dan menjadi salah satu suara paling lantang di konferensi. Sebagai pemasok teknologi hijau terbesar di dunia, Beijing menggunakan COP 30 untuk mempromosikan industri tenaga surya, angin, dan kendaraan listriknya, serta merangkul negara-negara yang ingin berinvestasi.

Bagi banyak delegasi, absennya AS justru terasa melegakan. Tanpa gangguan dari AS yang sebelumnya mencoba “mengacaukan” negosiasi seperti yang terjadi pada perundingan sektor pelayaran, konferensi kali ini bisa lebih fokus menyelesaikan tujuan utamanya: bernegosiasi untuk menyiapkan teks dan kesepakatan yang bisa membatasi pemanasan global.

4. ‘Implementasi’ lewat kesepakatan samping, bukan panggung utama

Lalu apa yang benar-benar diimplementasikan dalam COP 30? Tahun ini, aksi nyata justru muncul dari komitmen sukarela, bukan dari perjanjian global yang sifatnya wajib atau mengikat.

Belém pledge, yang didukung Jepang, India, Brasil, dan lainnya, berkomitmen melipatgandakan produksi dan pemakaian bahan bakar berkelanjutan pada 2035.

Brasil juga meluncurkan trust fund for forests (TFFF), dengan sekitar US$6 miliar (sekitar Rp99,9 triliun) dijanjikan untuk komunitas penjaga hutan hujan. Uni Eropa menyusul dengan menjanjikan pendanaan baru untuk Cekungan Kongo, hutan hujan terbesar kedua di dunia.

Semua ini langkah penting, tetapi menunjukkan bahwa terobosan terbesar pertemuan iklim PBB sekarang justru sering terjadi di sela-sela pertemuan—bukan dalam negosiasi utama.

Hasil negosiasi utama COP 30—disebut Belém package–malah lemah dan jauh dari target Perjanjian Paris untuk menahan pemanasan global di angka 1,5°C.

Dan yang paling mencolok, istilah “bahan bakar fosil” bahkan tidak muncul dalam teks final. Padahal frasa tersebut menjadi inti pada kesepakatan Glasgow (2021) dan Konsensus UEA (2023), serta merupakan akar utama penyebab masalah krisis iklim.

5. Teks global Mutirão: peluang yang hilang

Sebenarnya ada satu peluang terobosan adalah teks Global Mutirão, peta jalan untuk “bertransisi keluar” dari bahan bakar fosil. Lebih dari 80 negara mendukungnya, mulai dari anggota Uni Eropa hingga negara-negara kepulauan Pasifik yang sangat rentan.

Tina Stege, utusan iklim untuk salah satu negara yang rentan, Kepulauan Marshall, mendorong para delegasi: “Mari dukung gagasan peta jalan penghapusan bahan bakar fosil, mari bekerja sama, dan mewujudkannya menjadi sebuah rencana.”

Namun oposisi dari Arab Saudi, India, dan produsen fosil besar lainnya melemahkan isi dokumen tersebut. Negosiasi molor hingga lewat batas waktu, diperparah oleh kebakaran kecil yang membuat pembahasan tertunda sehari.

Ketika kesepakatan akhir tercapai, referensi penting tentang penghentian bahan bakar fosil hilang dari dokumen. Kolombia pun menolak karena poin tersebut tidak disertakan. Presidensi COP akhirnya menjanjikan tinjauan enam bulan sebagai bentuk kompromi.

Hal ini sangat mengecewakan, karena dorongan untuk kemajuan awalnya tampak besar.

Jurang yang makin lebar

COP 30 berakhir sebagai konferensi iklim yang memecah belah lagi. Jurang antara negara-negara produsen minyak—terutama di Timur Tengah—dan negara lain tampaknya semakin sulit dijembatani.

Satu-satunya hal positif adalah kekuatan gerakan masyarakat. Komunitas adat dan kelompok masyarakat sipil berhasil menyuarakan pendapat mereka, meski tidak sepenuhnya diakomodir dalam teks final.

Tahun depan, konferensi iklim PBB akan digelar di Turki. Dengan kata lain, konferensi iklim tahunan ini akan semakin sering diadakan di negara-negara yang cenderung otoriter, di mana protes tidak diinginkan atau bahkan dilarang total.

Para pemimpin dunia terus mengingatkan waktu kita hampir habis, tetapi negosiasi itu sendiri tampak terjebak dalam lingkaran penundaan tanpa akhir.

Penulis: Simon Chin-Yee, Lecturer in International Development, UCL; Mark Maslin, UCL Professor of Earth System Science and UNU Lead for Climate, Health and Security, UCL, dan Priti Parikh, Professor of Infrastructure Engineering and International Development, UCL

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.