Edisi/Pemprov Kepri
EDISI.CO, KEPRI– Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Taufik Hanafi, memaparkan pentingnya pengembangan hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan sesuai Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024 (Wilayah Sumatera).
Hal itu disampaikan Taufik dalam peninjauan ke Pangkalan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam di Pulau Setokok pada Selasa (4/10/2022).
Baca juga: Kepri Tuan Rumah Konferensi Nasional Forum Kerukunan Umat Beragagama ke VII Tahun 2022
“Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Riau 2021-2026 adalah optimalisasi potensi kemaritiman, keunggulan wilayah, dan keberlanjutan lingkungan,” ujar Taufik.
Untuk mencapai tujuan tersebut, ada empat strategi yang harus diterapkan. Pertama, pengembangan perikanan tangkap dan budidaya. Kedua, pengembangan kawasan strategis industri sektor kelautan dan perikanan, serta akses pasar orientasi ekspor. Ketiga, penguatan kapasitas nelayan terkait penguasaan teknologi perikanan dan kelautan. Keempat, peningkatan tata laksana konsesi tata ruang laut untuk migas dan perkapalan.
Baca juga: Pemko Batam Terus Dukung Ekonomi Kerakyatan
Adapun sejumlah tantangan bagi sektor kelautan dan perikanan Kepulauan Riau (Kepri), di antaranya illegal, unregulated and unreported fishing; penyelundupan benih lobster; stagnasi pengembangan sektor perikanan hingga belum optimalnya daya saing produk perikanan.
Untuk itu, dibutuhkan kerja sama antar lembaga vertikal dan horizontal dalam optimalisasi perikanan dan kelautan.
Hal lain yang juga perlu ditingkatkan seperti pengembangan sentra industri pengolahan berbasis potensi perikanan; dukungan kebijakan terkait pembangunan wilayah laut, pesisir, pulau-pulau kecil dan wilayah perbatasan; sumber daya kelautan dan perikanan yang andal dan kompeten; optimalisasi pasar perikanan baik dalam negeri maupun ekspor; dukungan investasi pelaku usaha dan penguatan pengawasan sumber daya perikanan.
“Ternyata, tantangan yang dihadapi tidak hanya infrastruktur, SDM, serta kekuatan koperasi. Isu yang tidak kalah penting mengenai batas wilayah karena ada perbedaan interpretasi antara kita dengan negara tetangga. Ini akan membatasi ruang gerak aparat kita pada saat melakukan penanganan,” ungkap Taufik.
Taufik melanjutkan, di wilayah zona barat, peningkatan peran Bakamla difokuskan untuk memperbaiki kemampuan operasi pengamanan; sistem peringatan dini serta patroli.
