LPG 3 kilogram.(ist)
JAKARTA EDISI.CO – Pemerintah berencana mengalihkan gas LPG 3 Kilogram ke pembelian kompor induksi atau listrik untuk mengurangi volume dan nilai impor LPG di tengah disrupsi pasokan energi hingga pertengahan tahun ini.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan rencana pengalihan anggaran subsidi LPG 3 kilogram ke program pembelian kompor induksi atau listrik dilakukan untuk mengurangi volume dan nilai impor LPG di tengah disrupsi pasokan energi hingga pertengahan tahun ini.
“Itu langkahnya perlu untuk mengurangi impor LPG, pada prinsipnya seperti itu,” kata Tutuka saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (20/6/2022).
Tutuka mengatakan kebijakan pengalihan anggaran subsidi itu bakal dikerjakan sebagian besar oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Gatrik) Kementerian ESDM.
Di sisi lain, dia mengatakan, pengadaan LPG 3 kilogram dan kompor induksi itu bakal berjalan secara paralel di masing-masing daerah.
Nantinya pengalihan subsidi untuk kompor listrik bakal diprioritaskan untuk daerah yang minim pasokan LPG 3 kilogram.
“Jadi jangan ditumpuk-tumpuk, jalan masing-masing kalau ada sumber gas kita pakai gas kalau tidak ada sumber gas di kota-kota ya kita pakai listrik,” tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, PLN tengah mendorong realokasi anggaran subsidi Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram ke program percepatan penambahan rumah tangga pengguna kompor induksi. Malahan PLN menargetkan dapat menggaet konsumen baru pengguna kompor induksi sebanyak 15 juta rumah tangga.
Darmawan mengatakan langkah itu diambil untuk menekan beban subsidi LPG 3 kilogram yang makin lebar akibat fluktuasi harga minyak mentah dunia hingga pertengahan tahun ini.
Adapun harga keekonomian dari gas melon subsidi itu sudah terpaut Rp15.359 per kilogram dari harga jual eceran (HJE) yang ditetapkan sebesar Rp4.250 per kilogram pada tahun ini.
“Kami sedang godok program dengan pemerintah bagaimana subsidi untuk LPG bisa dialokasikan untuk mempercepat penggunaan kompor induksi untuk pembelian kompor listrik bantuan dari pemerintah sehingga ada pergeseran dari LPG impor yang harganya sudah Rp18.000 per kilogram,” kata Darmawan saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI Ihwal usulan PMN Tahun Anggaran 2023, Rabu (15/6/2022).
Di sisi lain, Darmawan mengatakan, harga keekonomian dari pengadaan kompor listrik hanya sekitar Rp10.350 ekuivalen dengan 1 kilogram LPG.
Artinya, kata dia, potensi penghematan anggaran negara dari pengalihan subsidi LPG 3 kilogram itu untuk program kompor listrik relatif besar di tengah fluktuasi harga minyak mentah dunia.
“Kami akan memberikan program matching per kilogram listrik ekuivalen dengan LPG sekitar Rp7.000 ini sedang kita godok dengan pemerintah, mengalokasikan subsidi LPG 3 kilogram saat ini yang Rp18.000 ke Rp11.000, ini kami matching tadinya subsidi Rp11.000 sekarang jadi Rp3.000,” ujarnya.
Kemenkeu mencatat realisasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram naik rata-rata 26,58 persen setiap tahunnya selama kurun waktu 2017 hingga 2021. Kenaikkan nilai subsidi itu dipengaruhi fluktuasi harga ICP dan nilai tukar rupiah.
Adapun, realisasi subsidi BBM 2021 mencapai Rp16,17 triliun, termasuk di dalamnya kewajiban kurang bayar Rp7,15 triliun.
Kendati demikian, masih terdapat kewajiban pembayaran kompensasi BBM Rp93,95 triliun untuk periode 2017 hingga 2021. Sementara itu, realisasi subsidi LPG 3 kilogram 2021 mencapai Rp67,62 triliun, termasuk di dalamnya kewajiban kurang bayar Rp3,72 triliun.
Di sisi lain, outlook subsidi BBM dan LPG 3 kilogram 2022 diperkirakan mencapai Rp149,37 triliun atau 192,61 persen dari postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022.
Kemenkeu mencatat lebih dari 90 persen kenaikkan nilai subsidi itu berasal dari alokasi LPG 3 kilogram yang disebabkan oleh kesenjangan antara HJE dengan harga keekonomian yang berlanjut melebar didorong harga minyak mentah dunia.(*)
