Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat kota Batam, Yusfa Hendri mengapresiasi kegiatan Lokakarya Pengelolaan Program Kotaku di ballroom Hotel Golden Bay, Bengkong, pada Selasa (30/8), dok: Ivan.
EDISI.CO, BATAM– Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Kepulauan Riau, menggelar kegiatan lokakarya dan pelatihan vokasi bagi Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KKP) peningkatan kualitas program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kampung Tua Tanjung Riau.
Diikuti oleh seratus peserta yang berasal dari dinas terkait, tokoh masyarakat, dan akademisi, kegiatan yang berlangsung di ballroom Hotel Golden Bay, Bengkong, pada Selasa (30/8) tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta KKP untuk menata dan memelihara infrastruktur yang sudah di bangun di lokasi skala kawasan.
Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, Yusfa Hendri mengapresiasi kegiatan tersebut.
“Program Kotaku merupakan sebuah terobosan dari Kementerian PUPR yang manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat di daerah. Karena itu, kami atas nama Pemko Batam mengucapkan terimakasih kepada Kementerian PUPR khususnya kepada balai besar dan satker Batam kebagian beberapa kegiatan,” imbuh Yusfa dalam pidato sambutannya.
Baca juga: 7 ABK Terombang Ambing di Laut Cina Selatan, Diselamatkan APNM Malaysia
Ia menambahkan, sejak tahun 2016 kota Batam telah melaksanakan berbagai macam program yang berkaitan dengan Kotaku, salah satu yang paling besar yakni kegiatan penanganan Kotaku di Tanjung Riau.
“Hal ini merupakan sebuah contoh bagi keberhasilan pemerintah dalam program penuntasan daerah kumuh di perkotaan,” sambungnya.
Baca juga: Daftar 32 Tim di Putaran Kedua Turnamen Sembulang Cup 2022
Sementara itu, Kepala Satuan Kerja (Satker) BPPW Kepri Syafrudin, mengatakan terkait kegiatan Kotaku yang akan selesai pada akhir tahun 2022 ini.
“Tahun ini merupakan tahun terakhir implementasi program NSUP Kotaku, dengan orientasi tahun 2022 dititikberatkan pada penampingan skala kawasan di 32 kota, kegiatan infrastruktur livelihood berbasis kawasan (Pengelolaan TP3SR dan BANK Sampah) di 37 kelurahan atau desa dan penyiapan pengakhiran (exit strategy) serta keberlanjutan program (program sustainability),” terang Syafrudin.
Meski demikian, Syafrudin berharap kegiatan seperti ini tetap berlanjut kedepannya sehingga program yang telah dilaksanakan tetap terjaga dan dipelihara secara baik.
Penulis: Ivan
