Edisi/Pemprov Kepri.
EDISI.CO, KEPRI– Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menduduki peringkat kedua sebagai provinsi untuk realisasi belanja tertinggi dan peringkat kedua sebagai provinsi untuk realisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi. Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam realisasi APBD tahun 2022 tersebut berbuah penghargaan.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menerima dua penghargaan tersebut dalam bentuk trofi dan piagam dari Wakil Menteri Dalam Negeri RI John Wempi Wetipo dalam acara APBD Award 2023 di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, Kamis (16/03).
APBD Award 2023 digelar untuk memberikan apresiasi kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang berhasil mencatat capaian tertinggi realisasi APBD dalam tiga kategori, yaitu realisasi pendapatan, realisasi belanja, dan realisasi peningkatan PAD.
Untuk kategori Realisasi Belanja Tertinggi, secara berurutan provinsi yang meraih pendapatan tertinggi adalah Provinsi Lampung, Provinsi Kepri, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Jawa Tengah.
Baca juga: Imigrasi Batam Deportasi 39 WNA Sepanjang Januari-Maret 2023
Pada APBD Tahun Anggaran 2022, realisasi belanja APBD Provinsi Kepri berhasil mencapai 99,33 persen. Pagu anggaran belanja pada APBD Provinsi Kepri T.A 2022 sebesar 3.870,32 miliar dengan realisasi sebesar 3.844,52 miliar.
Sementara untuk kategori Realisasi Peningkatan PAD Tertinggi, secara berurutan provinsi yang meraih realisasi tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Bali, dan Provinsi Kalimantan Timur.
Peningkatan PAD Provinsi Kepri memang tercatat sangat signifikan di tahun 2022. Bersumber dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, anggaran PAD di APBD Provinsi Kepri tahun 2022 tercatat sebesar 1.348,49 miliar, adapun realisasi yang berhasil tercapai sebesar 1.584,58 miliar atau 117,51 persen.
Ansar mengaku bangga dengan penghargaan yang didapatkan kali ini, sebab kerja keras Pemerintah Provinsi Kepri dalam memaksimalkan potensi pendapatan daerah dan belanja daerah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat.
“Tentunya penghargaan yang kita terima hari ini akan menjadi motivasi bagi kita untuk terus memaksimalkan peran APBD dan pendapatan asli daerah untuk pembangunan Kepri,” kata Gubernur Ansar.
John Wempi Wetipo, menyebutkan APBD merupakan komponen yang sangat penting untuk mempercepat perputaran ekonomi di daerah. Pertumbuhan ekonomi di daerah secara akumulatif juga akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional.
“Karena itu mendorong percepatan realisasi APBD juga sangat penting karena uang yang sudah dianggarkan harus segera dibelanjakan agar bisa berdampak pada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan” ujarnya.
Selain APBD Award 2023, acara tersebut juga disejalankan dengan Rapat Koordinasi
Nasional Keuangan Daerah 2023 yang mengangkat tema “Percepatan Realisasi APBD, Penanganan Inflasi, Stunting dan Kemiskinan Ekstrem serta Persiapan Pilkada Serentak”.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyebutkan rakornas keuangan daerah ini dilakukan dalam rangka penguatan koordinasi di bidang pengelolaan keuangan daerah.
“Kementerian Dalam Negeri terus mendorong percepatan realisasi APBD ini dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi bersama Kementerian lembaga, kemudian melakukan monitoring pendampingan dan turun langsung ke daerah juga melakukan rapat koordinasi baik tingkat nasional seperti hari ini,” kata Agus Fatoni.
