Tujuan dari penggantian warna putih tulisan hitam ini dengan maksud agar mudah diidentifikasi kamera ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement).
Edisi.co, Jakarta – Korlantas Polri mulai bulan depan akan menerapkan penggantian pelat nomor kendaraan pribadi menjadi warna putih tulisan hitam.
Korlantas menyebut butuh 5 tahun untuk mengubah seluruh kendaraan pribadi menjadi memakai pelat nomor putih.
Seperti diketahui, saat ini pelat nomor kendaraan pribadi masih menggunakan warna hitam dengan tulisan putih.
Tujuan dari penggantian warna putih tulisan hitam ini dengan maksud agar mudah diidentifikasi kamera ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement).
baca juga: Museum Batam Raja Ali Haji Goes To School ke SMAN 25 Batam
Direktur Regident Korlantas Polri Brigjen Pol. Yusri Yunus menjelaskan pergantian ini tak berlaku serentak untuk semua pemilik kendaraan. Kata dia penggantian diprioritaskan buat kendaraan baru diregistrasi di kepolisian, habis pajak lima tahunan dan mutasi atau pindah daerah.
Penggantian bertahap itu membuat tak semua kendaraan di jalanan menggunakan pelat nomor putih.
“Berubahnya nanti pada tahun 2027 sudah lengkap, semuanya sudah putih. Karena kan sudah 5 tahun,” kata Direktur Regident Korlantas Polri Brigjen Pol. Yusri Yunus disitat dari NTMC Polri, Selasa (24/5), seperti dilansir dari CNNIndonesia.
Menurut Yusri masyarakat tak perlu khawatir jika nanti masih menggunakan pelat nomor hitam dalam masa transisi karena tetap dianggap legal.
Ketentuan penggantian pelat nomor menjadi warna putih dilandasi Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
baca juga: Cara Pengurusan Paspor di Pasar Minggu Imigrasi Batam
Pada pasal 45 ayat 1 di aturan itu isinya sebagai berikut:
TNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) berwarna dasar:
1. putih, tulisan hitam untuk Ranmor perseorangan, badan hukum, PNA dan Badan Internasional;
2. kuning, tulisan hitam untuk Ranmor umum;
3. merah, tulisan putih untuk Ranmor instansi pemerintah; dan
4. hijau, tulisan hitam untuk Ranmor di kawasan perdagangan bebas yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.(*)
