Peresmian Posko Kemanusiaan oleh Tim Solidaritas Nasional untuk Rempang-Edisi/ist.
EDISI.CO, BATAM– Tim Solidaritas Nasional untuk Rempang membangun Posko Kemanusiaan di Kampung Pantai Kalat, Kelurahan Rempang Cate, Kecamatan Galang pada Senin (23/10/2023). Acara peresmian Posko Kemanusiaan ini dilaksanakan sekitar pukul 10.30 WIB.
Warga yang berkumpul di posko, juga mendapatkan penyuluhan hukum dari Tim Solidaritas Nasional untuk Rempang. Mulai dari pengertian hukum; hierarki perundang-undangan; dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Sebelumnya kampung-kampung lain di Pulau Rempang sudah lebih dulu terbangun Posko oleh Tim Solidaritas Nasional untuk Rempang. Baik Posko Bantuan Hukum maupun Posko Kemanusiaan. Posko-posko tersebut terbangun atas permintaan warga yang memang merasa membutuhkan pendampingan.
Baca juga: Antara Monggak dan Pasir Panjang, Jejak Kampung Pertama di Pulau Rempang #2
Di Kampung Sembulang Hulu; Tanjung Banun; Sungai Buluh; Pasir Panjang; Monggak dan Belongkeng, berdiri Posko Bantuan Hukum. Sementara di Kampung Sembulang Pasir Merah dan Pantai Kalat ada Posko Kemanusiaan.
Kedua posko ini memberikan layanan kepada masyarakat Pulau Rempang. Utamanya untuk kebutuhan pemahaman terkait hukum yang bersentuhan langsung dengan warga. Di sini, juga menjadi tempat layanan kemanusiaan seperti pengobatan gratis dan penyaluran sembako untuk masyarakat.
Posko yang dibangun atas permintaan masyarakat ini, tempat berkumpul warga. Beragam kegiatan menjadi agenda rutin dalam seminggu. Warga juga menyusun program bulanan. Mulai dari pengajian, diskusi terkait hukum, gotong royong, hingga kegiatan hiburan seperti nonton bareng.
Warga Kampung Pantai Kalat bersyukur peresmian Posko Kemanusiaan di kampung mereka berjalan lancar. Harapannya posko yang terbangun akan memberikan dampak positif pada masyarakat, khususnya meningkatkan pemahaman mereka terkait hukum dan penanganan persoalan sosial dan kesehatan di masyarakat.
Tetap Menolak Relokasi
Terkait persoalan yang dihadapi masyarakat Pulau Rempang saat ini, warga terus berjuang untuk tetap bertahan di kampung mereka, tanah dimana sebelumnya nenek moyang mereka menjalani kehidupan. Warga terus menolak rencana relokasi, penggusuran ataupun penggeseran oleh pemerintah.
“Harapan kami, kami tetap tak mau direlokasi atau digeser. Masyarakat menang dan tetap tinggal di kampung,” kata salah satu warga.
