Edisi/Pemprov Kepri
EDISI.CO, KEPRI– Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H. Ansar Ahmad mengusulkan percepatan penyediaan infrastruktur digital untuk memenuhi kebutuhan internet di kawasan Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) dan non 3T kepada Kementerian Kominfo menjadi sebagai salah satu prioritas utama dalam satu bulan pertama kepemimpinannya.
Usulannya tersebut, kata Ansar, direspon baik oleh Menteri Kominfo dan BAKTI sehingga Kepri mendapat alokasi sebanyak 77 titik pembangunan Base Tranceiver Station (BTS). Yaitu pembangunan 35 titik BTS oleh BAKTI Kominfo dan 42 lainnya oleh Operator Komersial selama 2 tahun ke belakang ini.
Baca juga: Batam Pimpin Raihan Medali Popda VIII Kepri 2022
“Kita di daerah memberikan jaminan kemudahan perizinan, penyediaan lahan. Maka saya segera tindaklanjuti dengan rapat bersama para bupati dan BAKTI kita berikan jaminan itu. Kemudian bersama Pak Menteri kita melaksanakan ground breaking di Natuna waktu itu dan Alhamdulillah sekarang sedang berjalan baik dan sebagian besar juga sudah selesai tinggal hanya kita mendapatkan izin untuk operasionalnya” ujar Ansar saat menjadi pembicara bersama Kepala Divisi Infrastruktur Lastmile/Backhaul Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kominfo Feriandi Mirza, Kamis (28/7).
Hasilnya, saat ini kemajuan perkembangan infrastruktur digital di Kepulauan Riau sangat pesat yang dibuktikan dengan masuknya Kepri sebagai satu-satunya Provinsi di luar pulau Jawa dalam 7 besar Indeks Competitiveness Digital di Indonesia dimana peringkat 1 sampai 6 diisi seluruhnya oleh Provinsi di Pulau Jawa.
Baca juga: Pemprov Kepri MoU Bersama Republic Polytechnic Singapore dan Temasek Foundation
Kepri adalah provinsi dengan pulau terbanyak di Indonesia, dengan total 2.408 pulau menyeluruh dan 397 diantaranya berpenghuni sampai ke wilayah-wilayah perbatasan Vietnam, Kamboja, Malaysia, dan Singapura. Kepri memiliki 22 pulau terdepan yang menurutnya bicara ketersediaan infrastruktur digital ini bukan hanya bicara soal ekonomi dan budaya akan tetapi jauh lebih dari itu bicara persoalan kedaulatan negara.
“Karena kehadiran infrastruktur yang memadai di kawasan Kepri yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga jadi satu keniscayaan untuk memudahkan kita untuk saling berkomunikasi, memberikan informasi ke pemerintah kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di Kepri seperti illegal fishing, kemudian masuknya jaringan narkoba sampai ke perdagangan manusia dan banyak lagi mungkin kejahatan transnasional. Karena wilayah kita 96% laut, dan laut itu Open access, maka memudahkan orang untuk masuk ke wilayah kepri memang kita antisipasi dengan ketersediaan jaringan internet yang cukup,” kata Ansar.
Baca juga: PMK Masuk Kepri, Pemprov Bentuk Tim Siaga
Ditanya soal kecukupan alokasi pembangunan BTS, Gubernur Ansar mengaku berdasarkan hasil identifikasi di kawasan-kawasan blindspot tersebut, Kepri masih membutuhkan sekitar 34 titik pembangunan BTS lagi.
“Oleh karena itu ketika nanti tahun ini selesai ke 77 titik pembangunan BTS dari BAKTI dan operator komersial kita akan mengusulkan lagi 34 titik. 34 titik itu sebagian besar tentu kita masukkan ke BAKTI karena juga berada di kawasan 3T yang masih harus dipenuhi,” ungkapnya.
