Kondisi banjir yang melanda wilayah Kabupaten Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara pada Selasa (25/11). Edisi/BPBD Kabupaten Padang Sidempuan.
● Absennya pemerintah pusat menghambat koordinasi dan efektivitas tanggap darurat banjir Sumatra.
● Minimnya kepemimpinan menyebabkan distribusi bantuan tidak merata dan tidak tepat sasaran.
● BNPB perlu memimpin lewat posko, peta bencana, kerja sama, dan komunikasi rutin.
EDISI.CO, CATATAN EDISIAN– Banjir bandang yang menerjang Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh telah mengundang ribuan relawan, dari berbagai lembaga atau komunitas, ke kawasan terdampak.
Di sana, ada yang mengumpulkan dan mendistribusikan bantuan. Ada yang mencari dan mengevakuasi korban, membuat pelayanan kesehatan darurat, dan lainnya.
Fenomena itu memang menunjukkan solidaritas dan empati sosial yang tinggi dari masyarakat Indonesia. Namun, di sisi lain, fenomena tersebut menandai hal krusial yang perlu kita kritisi: absennya pemerintah sebagai pemimpin dalam upaya tanggap darurat. Otoritas seakan hanya menjadi salah satu dari ratusan pihak yang terjun ke lokasi bencana.
Di Banda Aceh, misalnya, kami melihat bagaimana para pihak merespons bencana sendiri-sendiri. Badan Penanggulangan Bencana Aceh mendirikan posko tanggap darurat di Kantor Gubernur Aceh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendirikan posko terpisah di Lapangan Udara Sultan Iskandar Muda. Sementara para pemberi bantuan lebih suka menyalurkan bantuan langsung tanpa berkoordinasi dengan BPBA atau BNPB.
Siapa yang seharusnya memimpin?
Pemerintah pusat, melalui BNPB, seharusnya berperan memimpin upaya tanggap darurat. Apalagi bencana terjadi di lintas provinsi, sehingga memerlukan lembaga tingkat nasional untuk mengorkestrasi penanggulangan bencana di semua kawasan.
Dalam situasi darurat, kepemimpinan mumpuni dalam merespons bencana sangat dibutuhkan untuk mengoordinasikan pencarian dan penyelamatan para penyintas. Apalagi penyelamatan mereka yang mungkin masih bertahan di sela-sela reruntuhan.
Koordinasi juga dibutuhkan agar distribusi bantuan merata ke semua kawasan terdampak dan sesuai dengan kebutuhan penyintas.
Peran lainnya pemetaan kawasan terdampak dan kebutuhan para penyintas, pendirian fasilitas evakuasi, penanganan kesehatan, serta pembukaan jalur darat darurat untuk distribusi logistik.
Koordinasi juga harus dilakukan terkait komunikasi publik dalam situasi tanggap darurat. Sebab, dalam krisis setelah bencana, biasanya akan muncul desas-desus, isu, hoax, dan disinformasi. Tanpa komunikasi yang terarah, bencana komunikasi berisiko menjadi bencana kedua.
Tak hanya tanggap darurat, pemerintah pusat juga berperan dalam tahap pemulihan dan rekonstruksi pascabencana. Ini terutama untuk menjawab pertanyaan: siapa yang akan membangun kembali infrastruktur publik dan rumah warga, siapa saja yang akan terlibat dalam pemulihan? Di mana mereka akan bekerja?
Akibat dari absennya kepemimpinan bencana
Kepemimpinan bencana yang kuat dan adaptif akan bertindak cepat, tapi tetap berfokus pada tujuan tanggap darurat terpenting, yaitu menyelamatkan para penyintas.
Sementara absennya kepemimpinan dalam tanggap darurat bencana justru berisiko menambah kesulitan penyintas.
1. Bantuan tak tepat sasaran
Pertama, bantuan akan tersebar secara acak, tidak berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.
Banyak relawan mendistribusikan bantuan berdasarkan jejaring personal karena mengenal seseorang di kawasan itu. Akan sangat mungkin bantuan akan menumpuk dan berlebih di lokasi tertentu. Padahal, bantuan tersebut masih sangat dibutuhkan di kawasan terdampak lain.
Jika hal ini dibiarkan, akan menimbulkan dampak lanjutan, misalnya kecemburuan dan konflik sosial di antara kelompok pengungsi.
Selain tak merata, koordinasi yang minim bisa membuat bantuan tak sesuai dengan kebutuhan pengungsi. Dalam konteks ini, kita perlu menaruh perhatian pada kebutuhan kelompok rentan, misal pembalut lansia, susu balita, pembalut perempuan, serta kebutuhan penyandang disabilitas.
Dalam pengalaman tanggap darurat bencana lainnya, bantuan pakaian pantas pakai sering berlebih dan akhirnya menjadi sampah sehingga memperburuk situasi di daerah terdampak bencana.
2. Ego sektoral dan konflik kepentingan
Ketiadaan koordinasi distribusi bantuan akan cenderung mendorong ego sektoral dan titipan sponsor atau lembaga yang menangani penggalangan bantuan.
Ego kelembagaan ini kemudian memunculkan imaji bahwa yang paling berperan adalah yang paling banyak mengumpulkan bantuan. Kuantitas bantuan dianggap lebih penting daripada kualitas distribusi.
Lebih jauh, kondisi ini bisa menyebabkan pemberi bantuan abai terhadap cara berperilaku dan sikap empati ketika memberikan bantuan pada para penyintas.
3. Menganggu pemulihan pascabencana
Absennya kepemimpinan bencana yang dibiarkan berlarut-larut akan sangat berbahaya ketika memasuki fase pemulihan.
Dalam fase ini, infrastruktur publik dan rumah warga yang terdampak harus dibangun kembali atau diperbaiki. Begitu juga pemberian bantuan untuk membangkitkan aktivitas ekonomi.
Jika hal ini tidak dilakukan, maka dampak turunan yang makin buruk bisa terjadi, misalnya konflik sosial yang semakin mengeras, kelumpuhan ekonomi jangka panjang, krisis politik karena ketidakpercayaan pada pemerintah, dan lainnya.
Bagaimana mengorkestrasi tanggap darurat?
Ada empat hal yang perlu dilakukan pemerintah, baik di level pusat maupun provinsi, sebagai pemimpin dalam tanggap darurat bencana.
1. Mendirikan posko utama
Pemerintah daerah di masing-masing provinsi terdampak harus segera mendirikan posko utama yang mudah diakses berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk di dalamnya para donor, lembaga pemerintah, lembaga pemberi bantuan, kelompok-kelompok relawan, dan lainnya.
Selanjutnya, pemerintah pusat harus segera membentuk Pos Pendamping Nasional. Tujuannya untuk mengoordinasikan upaya tanggap darurat—termasuk penanganan bantuan—agar berjalan merata dan adil di semua provinsi terdampak.
2. Perkuat kerja sama
BNPB perlu mengundang, berkoordinasi, dan berkolaborasi dengan berbagai pihak yang telah terjun ke lokasi terdampak.
Undanglah mereka sebagai subjek untuk berkolaborasi, bukan sebagai ‘objek’ untuk diatur. Sebab, kolaborasi hanya akan berjalan ketika pihak-pihak yang terlibat diposisikan sebagai ‘subjek’ aktif yang berkontribusi bagi kolaborasi tersebut. https://www.youtube.com/embed/tcQxfDZICHY?wmode=transparent&start=0 Penanganan bencana membutuhkan kolaborasi multipihak, tak bisa sendirian.
3. Peta kawasan terdampak
Peta kawasan bencana perlu segera dibuat oleh pemerintah daerah, bekerja sama dengan Pos Pendamping Nasional. Peta ini meliputi kawasan terdampak, kerusakan yang ada, jumlah penyintas, kebutuhan penyintas, dan informasi-informasi penting lainnya.
Peta ini harus diperbarui secara periodik sesuai dengan perkembangan penanganan bencana.
4. Konferensi pers rutin
Seperti halnya saat pandemi COVID-19, BNPB perlu menghelat konferensi pers secara rutin, setiap hari, di waktu yang spesifik. Konferensi pers ini bisa meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah.
Konferensi pers rutin dari pemerintah penting untuk: 1. Mengklarifikasi mana hoax, mana informasi yang akurat, 2. Menyampaikan perkembangan terkini penanganan bencana, 3. Menyampaikan bantuan apa saja yang masih dibutuhkan dan kontribusi apa yang bisa dilakukan publik.
Selain itu, jangan sampai konferensi pers mengumumkan informasi yang tidak relevan dengan kebutuhan publik. Misalnya informasi mengenai kedatangan pejabat ke lokasi bencana. Apalagi ini disertai upaya pencitraan tertentu yang justru melukai perasaan publik dan penyintas.
Penulis: Muzayin Nazaruddin, Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dan Rizanna Rosemary, Lecturer at Department of Communication Studies, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Syiah Kuala
Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.
