Peserta BPJS Kesehatan kini bisa bisa melakukan konsultasi kesehatan jarak jauh tanpa harus datang ke tempat fasilitas pelayanan kesehatan tingkat petama (FKTP).(ist)
EDISI.CO – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan rencana menghapus pelayanan kelas 1-3 rawat inap mulai Juli 2022.
Melalui akun Instagram resminya @bpjskesehatan_ri, pihak BPJS Kesehatan memberikan gambaran terkait aturan terbaru pelaksanaan iuran kelas rawat inap.
Unggahan tersebut sekaligus menampik isu yang sempat beredar soal iuran tunggal sebesar Rp75.000 dalam proses pelaksanaan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
“Tenang Sahabat! Iuran BPJS Kesehatan tidak berubah kok. Besaran Iuran BPJS Kesehatan masih sama, sesuai dengan Peraturan Presiden No 64 Tahun 2020,” tulis BPJS Kesehatan, dikutip pada Senin (13/6/2022).
Mengacu pada PP No 62 Tahun 2022, segmen peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) dan Peserta dan Penduduk yang didaftarakan oleh Pemerintah Daerah.
Lebih lanjut, iuran yang dibebankan kepada peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) sebesar 5 persen dari besaran upah dengan rincian, 4 persen dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1 persen dibayar oleh Pekerja.
baca juga: Over Kapasitas, 50 Orang Warga Binaan Rutan Kelas IIA Batam Pindah ke Lapas
Adapun, upah yang dimaksud bagi PPU bukan penyelenggara negara (swasta) adalah gaji pokok ditambah tunjangan dengan batas upah paling rendah sebesar UMR tiap daerah masing-masing.
Sementara itu segmen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) besaran iuran yang harus dibayarkan terbagi menjadi 3 kelompok.
Daftar Iuran BPJS Kesehatan Terbaru
Kelas I sebesar Rp150.000 tiap orang per bulan
Kelas II Rp100.000 tiap orang per bulan
Kelas III sebesar Rp35.000 tiap orang per bulan.
Terakhir, bagi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) serta Peserta dari Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah iuran dipatok sebesar Rp42.000 per orang tiap bulan yang akan ditanggung dan dibayarkan langsung oleh Pemerintah Pusat (PBI JKN) dengan dengan kontribusi Pemerintah Daerah.
Sementara itu, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Asih Eka Putri menuturkan bahwa perhitungan besaran iuran BPJS yang akan disesuaikan dengan besaran penghasilan. “Iuran sedang dihitung dengan memperhatikan keadilan dan prinsip asuransi sosial, salah satunya dengan besaran penghasilan,” tutur Asih dikutip dari Bisnis, Kamis (9/6/2022).(*)
