EDISI.CO, BATAM- Akses jalan utama dari arah jalan Trans Barelang menuju gerbang Kampung Tua Tanjung Gundap pada jalur yang saat ini digunakan masyarakat, sebagian berada di kawasan hutan lindung sehingga Pemerintah Kota (Pemko) Batam belum dapat menganggarkan penanganan jalan pada lokasi tersebut.
Hal itu disampaikan oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin Hamid dalam surat yang disampaikan kepada Ombudsman Kepri.
Baca juga: Warga Monggak Terima Usulan Walikota untuk Bangun Jalan Baru
Baca juga: Kenduri, Silaturahmi dan Musyawarah Kampung di Hari Raya
Selain itu, surat tersebut juga memberikan informasi kalau saat ini Pemerintah Kota Batam sedang dalam tahap koordinasi dengan BP Batam dalam penyususan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 3 Wilayah Perencanaan (WP) Kecamatan Sagulung, Kecamatan Sei Beduk dan Kecamatan Belakang Padang, termasuk di dalamnya rencana trase jalan menuju kampung tua Tanjung Gundap.
Baca juga: Mengantar Dua Anak Suku Laut Menggapai Mimpi
Baca juga: 29 Titik Lahan Pemukiman Warga di Kampung Tua Batam Belum Bersertifikat
Pemerintah Kota Batam juga berkomitmen mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan memperluas akses ke Kawasan Hinterland. Pada lokasi Kampung Tanjung Gundap telah dibangun jalan lingkungan bersama dengan TNI melalui kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) Tahun 2020.
Kampung Tua Tanjung Gundap sendiri, terdata sebagai Kampung Tua yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Batam Nomor : KPTS.105/HK/III/2004 tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua di Kota Batam.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau, Lagat Siadari mengapresiasi Pemko Batam dan meminta kepastian status Kampung Tua Tanjung Gundap.
“Kami sangat mengapresiasi dan menghargai apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam. Mudah-mudahan status Kampung Tua Tanjung Gundap dapat segera dipastikan agar perencanaan dari Pemkot Batam pun lebih jelas,” kata Lagat.
Ia berharap Pemko Batam dapat merespon kasus serupa lainnya, terutama terkait jalan utama menuju suatu kawasan pemukiman warga sebagai bukti hadirnya negara dengan menyediakan fasilitas umum yang penting bagi masyarakat.