Membangun 77 BTS untuk Menghapus Blindspot Signal di Kepri

EDISI.CO, KEPRI– Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau(Kepri) terus melakukan berbagai upaya mempersiapkan masyarakatnya agar lebih melek teknologi di masa transisi dari era analog menuju era digital. Hal ini juga sebagai bentuk usada memaksimalkan pelayanan informasi terhadap masyarakat. Yakni layanan yang lebih mudah, cepat, singkat, real time, terukur dan terstruktur.

Tujuannya tidak lain agar masyarakat diseluruh Provinsi Kepri lebih melek teknologi, jaringan internet mudah di jangkau dan bebas dari blankspot sognal, yang muara akhirnya adalah kecerdasan bagi seluruh masyarakat Kepri dan kesejahteraan.

Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad mengatakan, Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kepri sudah mengajukan pembangunan 111 BTS ke pemerintah pusat untuk di seluruh penjuru Kepri. Dengan harapan dengan 111 BTS tersebut bisa memelekkan masyarakat Kepri dari sisi layanan jaringan komunikasi dan teknologi sehingga gerbang keterisoliran daerah terpencil bisa terbuka.

Selanjutnya, dari 111 usulan pembangunan BTS yang diusulkan Pemprov Kepri tersebut, pemerintah pusat menyetujui 77 BTS untuk dibangun di seluruh Kepri. Dan diharapakn hingga akhir tahun ini, masyarakat Kepri bisa lebih mudah dalam mengakses jaringan internet.

Pemerintah Provinsi Kepri dalam hal ini bekerjasama dengen Pemerintah Pusat dan Pihak swasta dalam mengejar target membangun jaringan telekomunikasi berbasis layanan broadband 4G tahun 2021-2022 di beberapa titik buta atau blindspot signal yang masih ada di seluruh area Kepulauan Riau.

Dari 77 titik BTS yang akan dibangun tersebut, masing-masing terdiri dari 35 BTS jaringan 4G dengan transmitter VSAT yang akan dibangun oleh pihak BAKTI Kominfo di Provinsi Kepri. Dan difokuskan untuk daerah-daerah terpencil seperti 17 titik di Natuna, 5 titik di Bintan, 1 titik di Karimun dan 12 titik di Kepulauan Anambas.

Sedangkan sebanyak 42 titik BTS lainnya jaringan 4G dengan metode terrestrial yang akan dibangun oleh pihak operator swasta berupa tower terrestrial (jalur komunikasi darat) dengan pembangunan tower setinggi sekitar 72 meter. Dan 42 titik ini akan disebar masing-masing 1 titik di Karimun, 1 titik di Batam, 28 titik di Lingga, 1 titik di Bintan dan 11 titik di Natuna.

“Dimasa saat ini ketersediaan internet tidak lagi sebagai kebutuhakn skunder, tapi sudah jadi kebutuhan primer masyarakat. Dan kita sebagai Pemerintah harus tanggap dan wajib bertanggungjawab atas apa yang menjadi kebutuhan masyarakat tersebut. Hampir seluruh kegiatan perekonomian butuh internet, belajar-mengajat memakai internet dan hampir semuanya butuh internet. Kita berharap dengan dibangunnya 77 titik BTS ini, kedepannya tidak ada lagi titik blindspot signal di Kepri,” kata Ansar.

Ketersediaan infrastruktut jaringan telekomunikasi dan komunikasi yang memadai, lanjut Ansar, tidak hanya bentuk upaya Pemerintah Provinsi Kepri dalam mencerdaskan masyarakat, namun juga upaya mensejahterakan masyarakat hingga merata ke pelosok Kepri.

Disamping itu, ketersediaan jaringan yang merata juga untuk mendukung kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan yang mulai dituntut untuk segera menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Ditambah lagi, berbagai layanan aplikasi dan layanan registrasi kependudukan dan pendataan lainnya, yang sluruhnya membutuhkan jaringan internet yang kuat dan mencukupi.

“Kedepan, seluruh kegiatan pemerintahan akan terintegrasi melalui jaringan yang membutuhkan ketersediaan internet yang kuat dan mencukupi. Jika Pemerintah gagal menyediakan jaringan yang cukup, tentu Kominfo yang pertama kali ditanya oleh masyarakat. Oleh kebab itu, kita saat ini sedang menggesa agar pemenuhan jaringan BTS ini bisa kita rampungkan dan bisa segera menyalurkan internet hingga ke desa-desa secepatnya,” kata Ansar.

Adapun progres pembangunan BTS di Kepri yang dilaksnakan melalui BAKTI Kominfo di 35 titik, dengan rincian di Natuna banyak 17 BTS dengen progres sudah 100 persen, di Kepulauan Anambas sebanyak 12 BTS dennen Progres 55 persen, Bintan 5 BTS dennen progres 40 oersen dan di Karimun 1 BTS dengan progres 30 persen.

Selanjutnya sebanyak 42 BTS yang dibangun melalui patner provider selural atau pihak swasta, dengan rincian progresnya yakni di Lingga sebanyak 28 BTS dengan progres sudah mencapai 50 persen, di Bintan 1 BTS dengan progres 70 persen, Batam 1 BTS dengan progres 30 persen, Karimun 1 BTS dengan progres 100 persen, Natuna 11 BTS dengan progres 65 persen.

“Secara keseluruhan pembangunan BTS di Kepri akan rampung akhir tahun 2022 ini. Khusus untuk beberapa BTS yang telah rampung 100 persen, jaringannya segera ditingkatkan menjadi 4G. Selagi saya tekankan bahwa ketersediaan layanan internet sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat saat ini yang harus kita cukupi kebutuhannya,” tegas Ansar.

Sementara itu, kata Gubernur, banyak pekerjaan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepri melalui Diskominfo Kepri, dan semuanya perlu segera diselesaikan. Selain membangun BTS, kegiatan lainnya seperti mulai menyusun master plane pembangunan infrastruktur SPBE, yang mana hal ini butuh dukungan dari semua pihak, termasuk dalam hal penganggarannya bersama legislatif serta pihak-pihak yang berkompeten lainnya.

Selain itu melalui Diskominfo juga ada kegiatan pemetaan forum satu data Kepri sebagai bentuk upaya pemenuhan meta data Kepri dari seluruh OPD dilingkungan Pemprov Kepri.

Kegiatan pemetaan forum satu data Kepri ini bentuk kolaborasi antara Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) dan Diskominfo kepri kedepan menjadikan data adalah sumber informasi pendataan utuh untuk masyarakat Kepri.

“Alhamdulillah nutuk kegiatan pemetaan forum sata data Kepri, sejauh ini berjalan baik dan sudan finishing. Insya Allah akan segera kita luncurkan,” kata Gubernur diiyakan oleh Kepala Dinas Kominfo Kepri, Hasan.

Ansar pun berterimakasih kepada seluruh tim di Diskominfo Kepri yang sejauh ini sudah menunjukkan progres kerja dengan baik. Serta dukungan dari seluruh OPD lainnya, karena proses pemetaan forum satu data ini diakui Gubernur bisa berjalan lancar karena adanya kerjasama dari semua pihak. Baik komunikasi, koordinasi, kolaborasi hingga eksekusinya.

Tidak hanya itu, lanjutnya, penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kepri di Diskominfo Kepri juga saat ini sudah semakin baik. Kolaborasi dan respons masing-masing OPD dalam mengisi Data Informasi Publik (DIP) juga berjalan seguia progres.

Penguatan peran PPID merupakan bentuk responsif pemerintah dalam keterbukaan informasi publik dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau disingkat SP4N Lapor untuk informasi bagi masyarakat dalam pengaduan kepada penyelanggaran pemerintahan di Provinsi Kepri.

Dan dalam hal inovasi, Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Komunikasi dan Informatika juga telah banyak meluncurkan inovasi dalam bentuk aplikasi yang berbasis peningkatan pelayanan publik. Diantaranya telah meluncurkan aplikasi JapriGub, Siap Pandu PKK Kepri, Si-Desi Kepri, Mi Bedil Sima-PK dan beberapa aplikasi lainnya akan segera menyusul.