Rapat Koordinasi Camat dan Lurah se-Provinsi Kepulauan Riau di Aula Wan Seri Beni, Tanjungpinang, Selasa (11/07)-Edisi/Pemprov Kepri.
EDISI.CO, BATAM– Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Batam mempertanyakan perihal ketidakhadiran camat dan lurah asal Batam dalam Rapat Koordinasi Camat dan Lurah se-Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Aula Wan Seri Beni, Tanjungpinang, Selasa (11/07) kemarin.
Sekertaris Umum HMI Kota Batam, Sucipto, menturkan pihaknya menantikan alasan atas ketidakhadiran para camat dan lurahdalam agenda yang ditaja Pemerintah Provinsi Kepri tersebut.
Sucipto menuturkan, seharusnya camat dan lurah sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat Kota Batam, hadir dalam rapat itu. Karena camat dan lurah memiliki peran yang strategis dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan di tingkat daerah.
Fokus pada fungsi pelayanan pada masyarakat, lebih utama dan salah satu upaya untuk dapat menjalankan fungsi pelayanan secara maksimal adalah melalui koordinasi yang intensif di tingkat daerah.
“Camat dan lurah di Batam harus fokus dalam melayani masyarakat. Ada apa sampai tidak hadir dalam rapat koordinasi, padahal itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada warga,” tutur Sucipto ketika dihubungi pada Rabu (12/7/2023).
Lebih lanjut, Sucipto mengatakan kalau camat dan lurah perlu terus meningkatkan pemahaman terkait kebijakan pemerintah pusat yang harus diimplementasikan di tingkat daerah.
Seperti termuat dalam pemberitaan sebelumnya, camat dan lurah dari Kota Batam tidak hadir dalam Rapat Koordinasi Camat dan Lurah se-Provinsi Kepri pada Selasa (11/7/2023). Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kepri, Zulhendri, menuturkan Provinsi Kepri memiliki 224 kecamatan dan kelurahan, yang terdiri dari 80 kecamatan dan 144 kelurahan.
Dari tujuh kabupaten dan kota di Provinsi Kepri, hanya kota Batam yang tidak mengirimkan camat dan lurahnya untuk hadir langsung dalam rapat koordinasi ini.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad, berharap kabuaten/kota yang tidak mengirimkan camat dan lurahnya agar ke depannya bisa mengirimkan perangkat pemerintahnya untuk sama-sama membahas berbagai isu dan permasalahan yang dihadapi oleh camat dan lurah dalam menjalankan tugasnya.
Selain itu, juga diperlukan peningkatan pemahaman terkait kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang harus diimplementasikan di tingkat daerah.
“Camat dan lurah memiliki peran yang sangat strategis dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan di tingkat daerah. Oleh karena itu, ke depannya koordinasi yang baik antara kami sangat penting untuk mencapai tujuan bersama dalam melayani masyarakat dengan baik,” ujar Ansar.
Baca juga: KPK Geledah Kantor PT BBM di Batam terkait Kasus Gratifikasi Andhi Pramono
Ansar juga menekankan pentingnya pelayanan publik yang baik dan efektif kepada masyarakat. Camat dan lurah diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang terbaik serta menjadi jembatan antara pemerintah daerah dan masyarakat.
“Saya berharap camat dan lurah dapat menjadi pelayan publik yang baik, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kita harus bekerja sama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau,” tambah Ansar.
Rakor ini dilaksanakan dalam upaya memperkuat peran dan kualitas Camat dan Lurah yang menjadi perpanjangan tangan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Hal itu sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Presiden Republik Indonesia melimpahkan 46 tugas dan wewenang kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat secara atributif.
“Salah satu tugas gubernur adalah melaksanakan pembinaan dan pengawasan sampai kepada pemerintah wilayah kabupaten/kota yang secara lebih spesifik terjabarkan secara administrasi kewilayahan kecamatan, kelurahan, dan desa,” kata Gubernur Ansar.
Oleh sebab itu, Ansar berharap seluruh camat dan lurah bisa hadir sehingga sinergitas dalam upaya merealisasikan program pembangun Kepri bisa tersampaikan langsung, hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan.
“Saya lihat masih ada daerah yang tidak mengutus camat dan lurahnya. Ke depan saya berharap bisa hadir, kita bersama-sama membangun Kepri ini. Kita tidak bisa kerja sendiri-sensiri, tapi harus kolaborasi,” ujar Ansar.
