![](https://i0.wp.com/edisi.co/wp-content/uploads/2022/08/presidenri.go_.id-06082022195635-62ee65030aba46.85650684-1280x853-1.jpeg?fit=1280%2C853&ssl=1)
Edisi/presidenri.go.id
EDISI.CO, NASIONAL- Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo angkat bicara terkait harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite yang masih tertahan di level Rp7.650 per liter di tengah lonjakan minyak mentah dunia. Jokowi mengatakan, jika pertalite tidak disubsidi, harganya bisa mencapai Rp17.100 per liter.
“Bayangkan kalau pertalite naik dari Rp 7.650 harga sekarang ini, kemudian naik menjadi harga yang benar adalah Rp 17.100, demonya berapa bulan?,” ungkap Jokowi dalam acara Silaturahmi Nasional PPAD di Sentul Bogor, Jumat (5/8), dikutip dari cnnindonesia.com edisi Minggu 7 Agustus 2022.
Jika harga pertalite normal tembus Rp17.100 per liter dan setelah disubsdi hanya Rp7.650 per liter, berarti pemerintah mengalokasikan subsidi sekitar Rp9.450 per liter.
Baca juga: Hasil Liga Inggris: Everton VS Chelsea 0-1, Gol Penalti Jorginho Jadi Penentu
Pemerintah sendiri telah menaikkan anggaran subsidi khusus energi dari Rp170 triliun menjadi Rp502 triliun pada 2022.
“Perlu kita ingat subsidi terhadap BBM sudah terlalu besar dari Rp170 triliun sekarang sudah Rp502 triliun. Negara mana pun tidak akan kuat menyangga subsidi sebesar itu,” kata Presiden Jokowi dalam laman tersebut.
Tahun ini pemerintah menetapkan kuota pertalite di sebesar 23 juta kiloliter. Namun, Namun, PT Pertamina (Persero) sendiri memproyeksi kuota akan jebol hingga menjadi 28 juta kiloliter.
Apabila kuota benar-benar sampai 28 juta kiloliter atau 28 miliar liter. Jika dikalikan dengan Rp 9.450 per liter, maka total subsidi yang dikucurkan pemerintah untuk pertalite saja berpotensi tembus Rp 264,6 triliun tahun ini.
“Ini baru pertalite, belum subsidi energi lain seperti solar dan listrik. Lalu, subsidi non energi, seperti pupuk,” kata Presiden Jokowi.
Baca juga: Museum Batam Raja Ali Haji Disambangi Wisman Singapura
Pemerintah berharap penyaluran BBM penugasan seperti pertalite bisa tepat sasaran. Bukan kelas menengah atau menengah atas yang justru ikut menikmati subsidi.
Penulis: Irvan
Editor: Bobi