EDISI.CO, NASIONAL- Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menambah kuota penerima bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 20.000 unit pada Tahun Anggaran (TA) 2023.
Jumlah kuota pada tahun 2023 mencapai 220 ribu unit, atau meningkat 20 ribu dari kuota tahun 2022 yang sebanyak 200 ribu. Penambahan kuota penerima bantuan subsidi perumahan FLPP juga akan diikuti dengan penambahan anggaran dari tahun 2022 sebesar Rp23 triliun menjadi Rp25,18 triliun.
Baca juga: Perkuat Hubungan Bilateral, Indonesia-Filipina Sepakati Penguatan Kerjasama 5 Sektor
Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna menjelaskan, FLPP tahun 2023 akan didampingi dengan program Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) maupun Subsidi Selisih Bunga (SSB).
“Program FLPP tahun 2023 akan didampingi dengan program Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dengan jumlah sama 220.000 unit sebesar Rp0,89 triliun dan program Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 754.004 unit senilai Rp3,46 triliun,” ujarnya dikutip dari laman pu.go.id, Selasa (6/9).
Baca juga: Akses Bantuan Subsidi Energi dan Potensi Maladministrasi Subsidi BBM
Pada tahun 2023, Kementerian PUPR juga akan menyalurkan program bantuan subsidi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) senilai Rp4,64 triliun dari dana masyarakat untuk 54.924 unit. Sehingga total target penyaluran bantuan subsidi perumahan tahun 2023 sebanyak 274.924 unit senilai Rp34,17 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp29,53 triliun dan dana masyarakat Rp4,64 triliun.
Sebelumnya diketahui, tercatat hingga 31 Agustus 2022, realisasi bantuan pembiayaan perumahan (FLPP) TA 2022 sudah mencapai 132.288 unit atau sebesar 66,14% dari target 200.000 unit dengan penyerapan anggaran 63,91% atau sebesar Rp14,6 triliun dari Rp23 triliun. Sedangkan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) terealisasi 5.042 unit atau sebesar 69,23% dari target 7.283 unit dengan serapan anggaran Rp196,5 miliar atau 67,44% dari Rp291,4 miliar.
Kementerian PUPR berharap melalui program FLPP mampu meningkatkan akses dan keterjangkauan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap pembiayaan perumahan yang layak huni. Selain itu juga upaya mengatasi kekurangan perumahan (backlog), di mana pada tahun 2021 mencapai sebesar 12,7 juta dengan pertumbuhan penduduk setiap tahun 640 ribu.
Penulis: Ivan
Sumber: pu.go.id