Presiden Jokowi didampingi Wapres dan sejumlah menteri berdialog dengan sejumlah kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/09). Dok; setkab.
EDISI.CO, NASIONAL- Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah untuk tidak ragu untuk menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menyelesaikan persoalan dari penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).
Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia terkait pengendalian inflasi di Istana Negara Jakarta, Senin (12/09).
“Tidak perlu ragu-ragu menggunakan anggaran yang ada karena sudah ada Peraturan Menteri Keuangan dan juga Surat Edaran (SE) dari Menteri Dalam Negeri. Payung hukumnya sudah jelas, asal penggunaannya betul-betul digunakan dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan karena penyesuaian harga BBM yang minggu yang lalu baru kita sampaikan,” imbuhnya, dilansir dari laman setkab.go.id.
Baca juga: Menteri PANRB Akselerasi Percepatan Penataan Tenaga Non-ASN untuk Nakes
Presiden juga mendorong pemda untuk menggunakan dua persen dari dana transfer umum yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk subsidi ataupun bansos untuk masyarakat yang membutuhkan, seperti ojek, nelayan, UMKM hingga digunakan untuk subsidi transportasi.
Menurutnya, alokasi dua persen dari dana transfer umum ini berjumlah sekitar iRp2,17 triliun. Selain itu terdapat alokasi belanja tidak terduga sebesar Rp16,4 triliun dan baru digunakan Rp6,5 triliun.
“Artinya masih ada ruang yang sangat besar untuk menggunakan dana alokasi umum maupun belanja tidak terduga oleh provinsi, kabupaten, maupun kota,” tuturnya.
Baca juga: Desa Wisata Negeri Hila di Maluku Masuk 50 Besar ADWI 2022
Lebih lanjut, Presiden kembali mengingatkan para kepala daerah untuk waspada terhadap inflasi, terutama yang berkaitan dengan harga pangan. Presiden mengatakan, pangan berkontribusi cukup besar terhadap kemiskinan di daerah. Apabila harga pangan naik, maka kemiskinan di daerah juga akan ikut naik.
“Utamanya itu beras sebagai komponen utama. Jadi hati-hati kalau harga beras di daerah Bapak, Ibu sekalian itu meskipun hanya Rp200 atau Rp500 [naik], segera diintervensi karena itu menyangkut kemiskinan di provinsi, di kabupaten, dan di kota Bapak, Ibu pimpin. Itu akan langsung bisa naik angka kemiskinannya,” tutup Jokowi.
