Ilustrasi Pekerja Migran Indonesia. Dok; Ist.
EDISI.CO, NASIONAL- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebut, Lombok Timur sebagai daerah yang menjadi lumbung pengirim pekerja migran terbesar kedua di Indonesia.
Kabupaten Lombok Timur tercatat sebagai salah satu kabupaten asal PMI terbesar se-Nusa Tenggara Timur dengan jumlah penempatan sebanyak 117.782 PMI sejak tahun 2014.
Baca juga: Menaker ke Pekerja Migran: Ikuti Prosedur, Jangan Terbujuk Rayuan Calo
“Hari Migran Internasional, kenapa kita peringati di Lombok Timur, khususnya di Anjani, karena Lombok Timur adalah daerah yang menjadi lumbung atau pengirim pekerja migran terbesar kedua di Indonesia,” kata Menaker dalam temu inspiratif dan silaturahmi penguatan Desa Migran Produktif (Desmigratif) Desa Anjani, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Minggu (18/12), dilansir dari Kemnaker.
Di Desa Anjani sendiri sampai dengan tahun 2022 yang bekerja ke luar negeri sebanyak 615 orang. Mayoritas 70 persen bekerja ke Malaysia, ada juga yang ke Arab Saudi, Taiwan, hongkong dan Jepang. Setelah dibukanya kembali Malaysia sebagai negara tujuan penempatan yang sudah mendaftar untuk bekerja ke Malaysia sampai dengan bulan Desember sebanyak 100 PMI.
Baca juga: Lobi Menhub saat Bertemu Pejabat Arab Saudi: Dari Umrah hingga Paket Pariwisata
Hasil bekerja ke luar negeri yang diperoleh oleh PMI selama ini diharapkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan PMI beserta keluarganya.
“Di samping itu, hasil kerja ini tentunya telah memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi di wilayah Kabupaten Lombok Timur dan sekitarnya,” ujar Menaker.
Ida menegaskan, Pekerja migran berkontribusi terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di NTB. Gara-gara penempatan pekerja migran, IPM Lombok Timur naik menjadi peringkat ketujuh.
“Itu artinya ada dampak yang dibawa oleh PMI. Dampak secara ekonomi bisa dirasakan, ternyata dampak pada peningkatan sumber daya manusianya juga bisa diperoleh. Itu yang luar biasa, itu yang kita harapkan. Itu adalah pilihan dan hak setiap warga negara,” pungkasnya.
