Ilustrasi Migas. Dok; Ist.
EDISI.CO, NASIONAL- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melaporkan, penerimaan negara dari sektor hulu migas di sepanjang 2022 lalu mencapai USD 18,19 miliar, atau sekitar Rp 272,85 triliun. Capaian itu masih di atas target, baik yang tertera dalam APBN 2022 maupun APBN perubahan (APBN-P).
“Penerimaan negara mencapai USD 18,19 miliar, dari target aslinya USD 9,95, dan di APBN-P kalau enggak salah di angka USD 15 miliar,” kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, dilansir dari SKK Migas, Sabtu, (21/1).
Baca juga: Dapat Anggaran Rp 125 Triliun, Ini Rencana Kerja Kementerian PUPR di 2023
Di sisi lain, pemasukan investasi untuk sektor hulu migas di sepanjang tahun lalu masih belum mencapai target 100 persen. Kendati begitu, Dwi meyakini Indonesia masih jadi salah satu negara yang diincar oleh investor global untuk menanamkan modalnya.
“Investasi mencapai USD 12,3 miliar dari target USD 13,2 miliar, atau 93 persen. Tapi sudah meningkat 13 persen dibanding tahun sebelumnya. Ini dibandingkan dengan dunia yang tumbuh 4 persen, maka Indonesia menjadi negara yang masih sangat menarik untuk investor, dengan kenaikan investasi yang jauh lebih baik daripada rata-rata global,” ungkapnya.
Baca juga: OJK Susun Strategi Terapkan UU P2SK di Industri Jasa Keuangan
Untuk capaian lain di 2022, BPH Migas mengumumkan, rasio penggantian cadangan migas atau Reserves Replacement Ratio (RRR) tembus realisasi 156 persen dari yang direncanakan. “Ini disebabkan karena selesainya berbagai land of development. Jadi cadangan yang tadinya sudah ditemukan sudah bisa dimonetisasi,” imbuh Dwi.
Kemudian, lifting minyak tahun lalu mencapai 612,3 million barrel oil per day (MBOPD), atau sekitar 93 persen dari capaian di tahun 2021 (660,3 MBOPD) dan 87 persen dari target APBN 2022 (703 MBOPD). Lalu, salur gas mencapai 5.347 kubik feet per hari (MMSCFD), atau 92,2 persen dari target APBN 2022 sebesar 5.800 MMSCFD, dan 97 persen dari capaian di 2021 sebesar 5.505 MMSCFD.
Sementara pengembalian biaya operasi atau cost recovery mencapai USD 7,8 miliar, masih sekitar 90,2 persen dari target APBN 2022 sebesar USD 8,65 miliar. “Cost recovery terkendali dengan baik. Realisasinya USD 7,8 miliar, ini di bawah dari apa yang direncanakan,” jelasnya.
