Salah satu kawasan pesisir di Pulau Rempang-Edisi/ist.
EDISI.CO, BATAM– Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemko Polhukam) Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi lintas sektoral bersama dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam, Pemprov Kepri, Pemko Batam dan juga Kejaksaan Negeri Batam di Marriot Hotel Harbourbay, Kota Batam, Kepulauan Riau, Selasa (13/6/2023).
Rapat koordinasi yang digelar secara tertutup tersebut membahas tentang penanganan permasalahan pengembangan kawasan Rempang di Kota Batam.
Deputi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kemenko Polhukam, Sugeng Purnomo mengatakan rapat tersebut hanya bersifat sebatas pengumpulan data saja.
“Saat ini yang baru kami lakukan yakni mengumpulkan penjelasan-penjelasan dan data-data dari berbagai pihak terkait,” kata Sugeng saat ditemui usai rapat.
Baca juga: Hari Pertama Pasar Murah di Bengkong Ramai Dipadati Warga
Sugeng tidak menjelaskan secara detail mengenai data-data apa saja yang dikumpulkan oleh pihaknya.
“Nanti pembahasan akan kita lakukan di pusat. Saat ini hanya sebatas pengumpulan data saja dan juga terkait situasi daerah,” kata dia.
Sebelumnya, Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam, Sudirman Saad, mengatakan pengembangan Pulau Rempang dan Galang akan terbagi dalam tujuh zona. Informasi tersebut diketahui saat rapat antara BP Batam dan pihak pengembang Pulau Rempang pada Jumat (14/4/2023) lalu.
Ketujuh zona itu diantaranya Rempang Integrated Industrial Zone; Rempang Integrated Agro-Tourism Zone; Rempang Integrated Commercial and Residential; Rempang Integrated Tourism Zone; Rempang Forest and Solar Farm Zone; Wildlife and Nature Zone; dan Galang Heritage Zone.
“Kita juga akan segera melakukan sosialisasi ke publik. Yang paling penting tak ada marginalisasi selama pengembangan. Mari kita bersama menjaga kondusifitas,” kata Sudirman seperti termuat dalam keterangan yang diterima.
Pada prosesnya, pengembangan Pulau Rempang diharapkan dapat meningkatkan realisasi investasi di Kota Batam.
Untuk diketahui Realisasi investasi Kota Batam mencapai Rp 13,63 triliun di tahun 2022. Realisasi investasi tersebut didominasi oleh penanaman modal asing (PMA) dengan persentase 82 persen atau setara Rp 11,11 triliun dengan jumlah 1.738 proyek. Sedangkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Batam mencapai Rp 2,52 triliun dengan total 2.153 proyek.
Hal ini ikut berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang tumbuh dengan persentase 6,84 persen. Pertumbuhan ekonomi Batam naik 2,09 persen dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2021 lalu yang hanya mencatatkan persentase sebesar 4,75 persen.
Berdasarkan catatan Pusat Pengembangan BP Batam, pencapaian Kota Batam jauh lebih tinggi dibandingkan persentase Provinsi Kepri (5,09 persen) dan Nasional (5,31 persen).
Dari catatan tersebut, kontribusi terbesar pertumbuhan ekonomi Kota Batam tahun 2022 datang dari industri pengolahan dengan persentase mencapai 58,05 persen. Lalu disusul dari sektor konstruksi dengan persentase 20,23 persen.
Tingginya pertumbuhan ekonomi ini pun, kata Airlangga, juga tak terlepas dari rencana strategis BP Batam dalam mengembangkan Kota Batam ke depan.
“Pengembangan Kawasan Rempang ini diharapkan bisa meningkatkan realisasi investasi Kota Batam ke depan. Saya berharap, Kepala BP Batam bisa mengawal ini dan menjadikan Batam sebagai pusat investasi negeri kita,” ujarnya.
Penulis: Irvan F
