Ketua Kerabat Masyarakat Adat Tempatan (Keramat) Rempang, Gerisman Ahmad-Edisi/ist
EDISI.CO, BATAM– Warga Pulau Rempang dan Galang, Kecamatan Galang yang terdampak rencana Pengembangan Rempang Eco-City enggan untuk direlokasi ke lahan seluas 199 hektar yang telah disiapkan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Kerabat Masyarakat Adat Tempatan (Keramat), Gerisman Ahmad.
Ia menyebutkan, warga setempat lebih memilih bertahan daripada harus pindah ke lahan relokasi yang telah disiapkan.
“Apapun tawaran ke kami tidak akan kami ambil, Kami memilih bertahan. Jangan ambil kampung ini dari kami,” ujar Gerisman saat dihubungi melalui sambungam telepon, Senin (17/7/2023).
Baca juga: Pemko Batam Jaga Ketersediaan Bahan Pokok Kendalikan Inflasi
Gerisman menjelaskan, wacana ganti rugi yang dipaparkan oleh Rudi pada beberapa waktu lalu hanya diketahui warga melalui pemberitaan di media massa.
“Sekali lagi kami tegaskan, kami tidak dianggap sama sekali oleh para pejabat di BP Batam. Itu juga tanpa melibatkan kami sebagai warga sama sekali,” sebutnya.
Ia juga mengakui. Hanya pihak PT. MEG yang telah bersilaturrahmi dan menemui warga. Walau pihak perusahaan juga mengaku tidak dapat mengambil keputusan penuh tanpa adanya persetujuan dari BP Batam.
Lebih lanjut, Gerisman mengatakan, dirinya tidak ingin jejak sejarah dan budaya yang lahir dan berkembang di Pulau Rempang-Galang hanya tinggal sejarah di masa mendatang.
“Saya tak mau ini tinggal sejarah saja, tinggal namanya saja, gambarnya, kampungnya tidak ada lagi. Hanya cerita saja,” ucapnya.
Ia juga menyayangkan sikap Rudi yang hingga saat ini belum bertemu dan berdialog dengan warga masyarakat Rempang.
Sebelumnya, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, pada Jumat, 14 Juli 2023 lalu, menyatakan bahwa selain mendirikan rumah untuk penduduk yang terdampak, pihaknya juga akan membangun sejumlah fasilitas pemerintahan lainnya.
“Jika masyarakat bersedia kami relokasi, kami telah siapkan kavling seluas 200 meter persegi dan rumah tipe 45. Lalu, kami juga akan menyediakan juga Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) serta area kantor pemerintahan,” kata Rudi saat melaporkan perkembangan pembangunan di Pulau Rempang ke Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Jumat (14/7/2023).
