EDISI.CO, NASIONAL– Kongres IX Solidaritas Perempuan yang dilaksanakan pada 1 – 7 Agustus 2023 di Kota Bandar Lampung berhasil memilih dan menetapkan pengurus baru periode 2023 – 2027. Yakni Badan Eksekutif Nasional (BEN) yang terdiri dari ketua, koordinator program, dan bendahara serta Dewan Pengawa Nasional (DPN). Adapun pengurus dari unsur BEN yang terpilih adalah Armayanti Sanusi pada posisi ketua, Andriyeni pada posisi koordinator program, dan Nur Asiah pada posisi bendahara.
Ketiganya merupakan aktivis perempuan yang konsisten berada pada garis depan perjuangan pembelaan
terhadap hak asasi manusia, terutama hak-hak Perempuan, yang memulai perjuangannya dari tingkat
daerah hingga nasional.
“Perjuangan Solidaritas Perempuan bersama perempuan marginal untuk memutus rantai penindasan
dan pemiskinan, harus menjadi agenda gerakan sosial lainnya. Harus juga menjadi agenda negara.
Karena perempuan tidak semata-mata berjuang untuk dirinya, tetapi juga ada masa depan setiap
entitas di dalamnya” ungkap Armayanti Sanusi dalam pidato pertamanya sebagai ketua Badan
Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan pada senin (7/8) lalu.
Baca juga: 3 Dusun dalam Hutan Lindung di Bintan akan Teraliri Listrik
Kongres IX Solidaritas Perempuan di Lampung juga berhasil menghasilkan gagasan-gagasan
perubahan dan menyepakati mandat untuk memperkuat gerakan perempuan dalam melawan sistem
patriarki yang termanifestasi dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi sehingga
perempuan kerap berada pada posisi yang dipinggirkan dan tidak diuntungkan.
Tidak saja memilih dan menetapkan pengurus baru untuk periode 2023-2027 serta menyepakati
mandat organisasi, Kongres tersebut juga berhasil mengukuhkan komunitas Solidaritas Perempuan
Flobamoratas, Nusa Tenggara Timur sebagai upaya memperluas gerakan perempuan dan pencapaian
visi misi Solidaritas Perempuan.
“Tentunya perluasan gerakan perempuan ini, menjadi harapan dan semangat untuk terus memperkuat dan memperluas gerakan perempuan dalam melawan sistem partiarki yang menindas dan menghancurkan lingkungan, merampas kedaulatan perempuan atas hidup dan sumber kehidupannya” tutup Armayanti Sanusi.
Kongres Solidaritas Perempuan merupakan agenda empat tahunan yang diselenggarakan sebagai
pelaksana kedaulatan anggota di mana anggota melakukan musyawarah untuk merefleksikan kerjakerja dalam satu periode kepengurusan dan bermufakat dalam menentukan arah gerak organisasi
untuk pemajuan gerakan perempuan dari tingkat daerah, nasional, hingga global. Sejak berdiri pada
10 Desember 1990, Solidaritas Perempuan telah berhasil melaksanakan sembilan kali kongres.
Pada kongresnya yang kesembilan ini, setidaknya, 436 anggota Solidaritas Perempuan di seluruh Indonesia hadir, baik langsung maupun tidak langsung.