Warga Pulau Rempang saat meminta tim terpadu mengehntikan kegiatan pemasangan patok tata batas hutan di Kampung Tanjung Colem-Edisi/ist.
EDISI.CO, BATAM– Warga Pulau Rempang meminta tim terpadu tidak melakukan aktivitas apapun sampai ada jaminan 16 kampung yang ada di Pulau Rempang tidak digusur. Upaya untuk memastikan tidak ada aktivitas pemasangan patok tatat batas hutan, warga di kampung-kampung yang ada di Pulau Rempang ini membuat pos penjagaan.
Rombongan tim terpadu yang terdisi dari unsur BP Batam, Pemerintah Kota Batam, TNI dan Polri diminta pulang. Meskipun demikian, ada tim terpadu yang melakukan pemasangan patok tata batas hutan tersebut. Warga terkecoh karena tim gabungan beralasan kegiatan mereka bukan memasang tata batas hutan, melainkan untuk persiapan pengamanan kedatangan presiden.
“Mereka bilang untuk latihan, pengamanan presiden, tapi buktinya ada pemasangan patok yang ditemukan warga,” kata Warga Kampung Cate, Boy Harianto pada Jumat (25/8/2023).
Boy melanjutkan, apa yang terjadi di kampung-kampung mereka di Pulau Rempang, sangat mengusik ketenangan warga. Warga yang terbatas secara ekonomi, tidak bisa tenang bekerja karena harus mempertahankan kampung-kampung mereka.
“Kami tak tahu apa maksud pemimpin kami. Masyarakat sangat kecewa dengan pemimpin. Harusnya dia jaga kami, ini malah kami dibuat susah,” tuturnya lagi.
Istana Minta Hentikan Intimidasi Warga Rempang
Mengutip laman batamnow.com Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP), Theofransus Litaay, menyerukan cara-cara intimidasi kepada warga untuk dihentikan.
“Tidak boleh ada intimidasi kepada warga, apalagi masyarakat adat. Itu tidak dibenarkan,” ujarnya seperti termuat dalam laman tersebut.
Masih dalam laman yang sama, pola-pola represif sudah tidak zamannya lagi kata dia. Mengembangkan model dialog dan persuasif diyakini akan mampu meredam gejolak di tengah masyarakat.
“Libatkan masyarakat dalam membangun suatu daerah, jangan ditinggalkan. Sebab, hakekat bernegara itu semua untuk kepentingan masyarakat luas,” tukasnya.
Karenanya, Theofransus meminta agar pola-pola intimidasi di Rempang bisa dihentikan.
“Bangun komunikasi dan pendekatan yang berbasis humanis kepada masyarakat. Dengan begitu, program pemerintah untuk menggalakkan investasi akan tercapai,” imbuhnya mengingatkan.
