Masyarakat Melayu pesisir Batam dan Kepri saat melakukan aksi menolak penggusuran 16 kampung di Pulau Rempang pada Rabu (23/8/2023)-Edisi/bbi.
EDISI.CO, BATAM– Aksi solidaritas masyarakat melayu pesisir Batam dan Kepri, wujud dalam rupa demonstrasi menolak penggusuran 16 kampung yang dihuni masyarakat Melayu di Pulau Rempang. Aksi demonstrasi itu berlangsung di depan Gedung Badan Pengusahaan (BP) Batam pada Rabu (23/8/2023).
Ribuan masyarakat hadir, menyemut dan mengguncang pagar begi di puntu utama gedung BP Batam. Mereka hadir dengan identitas Aliansi Pemuda Melayu.
Warga membawa tuntutan agar pemerintah Menjamin tidak ada relokasi di 16 titik Kampung Tua yang berada di Rempang, Galang; adanya pengakuan terhadap tanah Melayu Rempang Galang dengan mengeluarkan legalitas resmi/surat tanah masyarakat Rempang Galang; agar pemerintah menghentikan intimidasi terhadap masyarakat yang menolak relokasi Kampung Tua Rempang Galang; dan pemerintah meminta maaf kepada masyarakat Rempang-Galang khususnya, dan masyarakat Melayu Kepri umumnya atas tindakan yang dilakukan.
Pada prosesnya, ada harapan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang selama ini identik dengan masyarakat Melayu bersuara. Menentukan sikap dan memberikan dukungan kepada masyarakat Melayu Pulau Rempang yang tersebar di 16 Kampung.
Sebelumnya, Aliansi Pemuda Melayu Kepri dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Batam meminta Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepulauan Riau (Kepri) Kota Batam yang dipimpin oleh Nyat Kadir, menentukan sikap. Aliansi Pemuda Melayu Kepri bahkan sempat mendatangi gedung LAM Kepri Kota Batam di sela aksi demonstrasi mereka di depan Gedung BP Batam.
Baca juga: Keterlibatan Anggota DPR RI asal Kepri terkait Penyelesaian Persoalan Rempang Dinilai Penting
Anggota DPD RI daerah pemilihan Kepri, Ria Saptarika, menuturkan wajar kalau tidak ada LSM Melayu, termasuk LAM Kepri Kota Batam tidak bersuara. Karena organisasi yang ada saat ini laiknya under bow atau seperti organisasi sayap pemerintah. Sehingga mereka harus menimbang terlebih dahulu ketika sebuah persoalan itu berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Walaupun ada masyarakat Melayu yang memang selayaknya harus mereka bela.
“Saya kira wajar saja, karena semua organisasi yang ada saat ini seperti under bow pemerintah,” kata Ria saat dihubungi pada Sabtu (26/8/2023).
Tokoh Melayu Kepri, Huzrin Hood, mengaku risau. Ia menilai sikap diam itu seharusnya tidak menjadi pilihan di saat masyarakat Melayu membutuhkan dukungan.
“Kite mesti ada jalinan emosional bersama, komitmen bersama minimal membantu dengan doa, memberikan dukungan. Dalam persoalan ini, nampaknya semua LSM Melayu diam. Termasuk Lembaga Adat Melayu (LAM), itu buat kite risau,” kata Huzrin.
Dialog
Terkait dengan penyelesaian persoalan yang menjadi tuntutan Masyarakat Melayu Pulau Rempang, Huzrin mengajak pemerintah dalam hal ini BP Batam untuk mengedepankan dialog dan musyawarah. Dialog dan musyawarah akan memberi pemahaman yang utuh kepada masyarakat, sehingga langkah-langkah yang diambil tidak menemui kendala ketika akan dijalankan di lapangan.
“Saya kire kite bise adakan musyawarah Agung, dialog yang dikedepankan bersama masyarakat,” tutur Huzrin.
Penulis beberapa kali menghbungi Nyat Kadir untuk meminta penjelasan bagaimana sikap LAM Kepri Kota Batam terhadap masyarakat Melayu di Pulau Rempang yang terancam terusir dari kampung yang telah mereka huni secara turun temurun sejak ratusan tahun lalu. Namun sampai saat ini belum mendapat tanggapan.
