Masyarakat Melayu Rempang Ajak Pemerintah Jaga Marwah Melayu dan Negara

EDISI.CO, BATAM– Masyarakat Melayu Pulau Rempang mengajak pemerintah menjaga marwah masyarakat Melayu dan negara dalam rencana pengembangan Pulau Rempang sebagai kawasan ekonomi baru di Indonesia. Warga mengaku tidak menolak rencana pembangunan pulau yang terletak di Kecamatan Galang, Batam ini. Namun meminta pemerintah memastikan peradaban masyarakat Melayu yang telah terbentuk ratusan tahun lalu.

Warga Rempang yang tergabung dalam Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan (Keramat) mengajak pemerintah bergerak bersama. Memastikan 16 kampung di Pulau Rempang bebas dari penggusuran, di sisilain rencana pembangunan bisa berjalan.

“Kami tidak menolak pembangunan. Yang kami inginkan adalah kampung kami tidak digusur. Ini soal marwah Masyarakat Melayu, maka mari kita duduk bersama untuk memastikan pembangunan berjalan,” kata Juru Bicara Keramat, Suardi, di kawasan Sentosa Perdana (SP) pada Sabtu (2/9/2023).

Suardi melanjutkan, kondisi saat ini tidak boleh berlarut, karena masyarakat Melayu dan pemerintah yang belum sepakat, menyebabkan hadirnya hambatan-hambatandi lapangan. Pdahal, kalau pemerintah mau bersama mencari titik temu yang menguntungkan kedua belah pihak, kondisi ini bisa dihindari.

Hal senada juga diungkapkan oleh Sani, perwakilan Warga Rempang yang hadir dalam dalam kesempatan tersebut, mengatakan perjuangan Warga Melayu Pulau Rempang tidak hanya sebatas materi. Jauh lebih utama bagaimana peradaban Melayu di pesisir Batam tetap ada di tengah perkembangan Pulau Rempang.

Suara penolakan penggusuran 16 kampung yang dihuni sekitar 7.500 masyarakat Melayu di Pulau Rempang, menjadi suara yang telah digaungkan dalam banyak kesempatan.

“Kami berjuang sudah lebih dari delapan bulan, kami menolak penggusuran. kami tidak menolak pembangunan,” kata Suardi.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, meminta warga Pulau Rempang dan Galang paham tujuan negara. Bahlil mengatakan relokasi adalah cara terbaik agar investasi di Pulau Rempang bisa berjalan.

“Relokasi merupan cara terbaik agar investasi berjalan kalau tidak, investasi akan lari ke negara lain,” kata Bahlil di Batam pada Minggu (13/8/2023) sore.

Saat bertemu warga Pulau Rempang di Kampung Sembulang, Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang, Bahlil mengaku mengerti betul apa yang dirasakan warga Rempang. Namun demikian, ia juga meminta masyarakat Pulau Rempang untuk mengerti apa yang menjadi tujuan negara.

“Saya mengerti betul apa yang menjadi aspirasi rakyat, tapi mohon juga mengerti apa yang menjadi tujuan negara. Saya datang hari ini dengan niat satu, mau baik,” tutur Bahlil di hadapan masyarakat yang datang ke Kantor Kecamatan Galang.

Dalam kunjungannya ke Batam, Bahlil mengatakan dirinya bersama Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad dan Wali Kota sekaligus Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, melakukan peninjauan ke Pulau Rempang. Pulau yang telah dihuni masyarakat sejak ratusan tahun lalu ini akan jadi lokasi investasi dari hilirisasi pasir Kuarsa dan pasir silika pabrik kaca terbesar dunia setelah China.

Pengembangan pulau akan menghadirkan investasi sebesar USD11,5 miliar.

“Saya bersyukur pas tiba (Tiba di Pulau Rempang) mendapat mendapat hadiah, disambut masyrakat dengan spanduk (spanduk penolakan penggusuran), dan saya tahu betul masyarakat yang minta, tapi investasi harus tetap berjalan dan menghargai hak-hak masyarakat,” kata Bahlil.

Bahlil juga mengatakan warga akan mendapatkan rumah tipe 45 di tanah seluas 200 hektar.

“Ada permintaan mereka (warga) yang bisa diakomodir dan tak bisa terakomodir, karena semua harus ada win-win terbaik. Relokasi kepada yang telah disiapkan BP Batam.”

Di hadapan Bahlil, warga rempang menegaskan tidak ingin kampung-kampung yang menandai sejarah peradaban mereka digusur. Mereka tidak menolak pembangunan, namun tidak ingin jejak mereka hilang.

Spanduk bertuliskan penolakan penggusuran menyambut kedatangan Bahlil dan rombongan.