EDISI.CO, BATAM– Rencana aksi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa se-Kota Batam di Kantor DPRD Kota Batam dan Pemko Batam pada Jumat (15/9/2023) batal dilaksanakan.
Namun, tuntutan para mahasiswa terkait polemik di Rempang tersebut berlanjut dalam audiensi bersama yang digelar di ruang serbaguna DPRD Batam.
Dalam audiensi bersama DPRD Kota Batam dan Pemko Batam itu, para mahasiswa menyampaikan pentingnya menjaga kultur adat dan istiadat masyarakat asli di Pulau Rempang. Mereka meminta pemerintah untuk tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi dalam pengembangan pulau tersebut.
Wali Kota Batam ex officio Kepala BP Batam, Muhammad Rudi yang hadir dalam audiensi ini menjelaskan upaya yang dilakukan oleh pihaknya dalam mendukung masuknya investasi senilai puluhan triliun rupiah dari PT MEG ke Kota Batam.
Tahap awal pengembangan Pulau Rempang akan berdampak pada tiga kampung tua dengan luas lahan sekitar 2.000 hektar. Pemerintah akan menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat yang terdampak pada tahap awal ini.
“Kami juga akan memberikan uang tanggungan sewa rumah dan uang belanja sebesar Rp 1,2 juta per individu, dan dana tersebut akan disalurkan ke rekening masing-masing penduduk. Bantuan ini akan berlanjut hingga pemukiman baru selesai dibangun,” papar Rudi kepada puluhan mahasiswa yang hadir.
Baca juga: 4 Tuntutan Mahasiswa dalam Aksi Solidaritas untuk Warga Pulau Rempang
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, menyoroti permasalahan Pulau Rempang yang menjadi semakin kompleks akibat komunikasi yang kurang baik antara pemerintah dan masyarakat asli di pulau tersebut.
Selain itu, kurangnya waktu yang tersedia juga menjadi faktor penyebab sulitnya menyampaikan program pemerintah kepada masyarakat.
“Ini terkait dengan masalah waktu yang sangat terbatas. Meskipun program pemerintah mungkin baik, jika tidak disampaikan secara efektif, maka masyarakat di sana mungkin tidak akan memahami rencana pembangunan yang akan dilaksanakan,” kata Nuryanto.
Pria yang akrab disapa Cak Nur ini menegaskan, bahwa mahasiswa dan masyarakat Rempang dan Galang tidak menentang investasi ini. Namun, mereka meminta agar pemerintah tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, melainkan juga memperhatikan kultur, adat, dan warisan budaya di Pulau Rempang dan Galang.
Sementara itu, terkait batalnya aksi unjuk rasa, Kordinator Umum (Kordum) Aliansi Mahasiswa se-Kota Batam, Andre Sena menyebutkan hal tersebut bertujuan untuk menjaga situasi di Kota Batam tetap kondusif.
“Kami (mahasiswa) hadir di sini untuk memperjuangkan hak-hak mereka (warga Rempang),” ujar Sena saat ditemui usai audiensi.
Sena berharap pihaknya dapat menjadi wadah untuk memberi ruang-ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan polemik di pulau Rempang.
“Semoga nanti kami bisa bersilaturahmi bersama warga Rempang, supaya kami tahu akar permasalahannya seperti apa sehingga menyebabkan terjadinya insiden kericuhan pada 7 September 2023 lalu,” terangnya.
Kendati demikian, Aliansi Mahasiswa se-Kota Batam mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa lebih besar perihal polemik di Pulau Rempang. Pasalnya, mereka merasa tidak puas dengan audiensi tersebut dan tuntutan mereka tidak terpenuhi.
“Pertemuan hari ini kami kurang puas karena memang perlu dari kami belum diindahkan, kami siap dengan gerakan yang lebih besar lagi,” kata kordinator lapangan (Korlap) aksi, Irwanda.
Pada audiensi tersebut para mahasiswa membawa 4 poin tuntutan yang ditujukan kepada Wali Kota Batam dan DPRD Batam. Tuntutan tersebut yakni:
- Mendesak DPRD Batam membuka ruang diskusi publik secara transparan dan menghadirkan tokoh adat Melayu masyarakat 16 kampung tua.
- Mendesak DPRD Kota Batam untuk ikut menolak relokasi 16 titik Kampung Tua di Rempang Galang.
- Mendesak DPRD untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wakil rakyat.
- Mendesak DPRD memberikan jaminan hukum kepada warga Rempang.
- Mendesak Muhammad Rudi berbicara sebagai Wali Kota Batam bukan BP Batam.
“Hari ini kami di sini bukan bertemu BP Batam tapi Muhammad Rudi sebagai wali kota,” tegas Sena.
Sementara itu, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menyambut baik keinginan mahasiswa itu sebagai sarana informasi atau sosialisasi kepada masyarakat.
Ia pun berterima kasih kepada para mahasiswa jika ingin membantu dalam menyosialisasikan rencana pembangunan Rempang Eco City.
“24 jam saya siap dan kalian juga harus siap. Kepada siapa saya harus komunikasikan. Semua kebutuhan, kita yang urus,” kata Rudi.
Penulis: Irvan F
