Proses Kenaikan Jabatan Profesor di Indonesia tak lagi Relevan dengan Tuntutan Global

EDISI.CO, CATATAN EDISIAN– Proses kenaikan jabatan profesor di Indonesia diwarnai birokrasi ketat terutama terkait kesejaluran/kelinieran pendidikan S3, publikasi ilmiah, dan bidang penugasan.

Dalam Panduan Operasional Penilaian Angka Kredit 2019, contohnya, kenaikan jabatan profesor dinilai dari kesejaluran pendidikan S3 dengan riset dan penugasan yang dilakukan. Jika bidang ilmu S3 tidak sejalur dengan riset ilmiah yang dilakukan dan mata kuliah yang diajar, maka dosen yang bersangkutan tidak bisa naik ke jenjang profesor.

Meski syarat administrasinya sangat ketat, praktik tidak etis dan pelanggaran akademis masih terjadi.

Selain justru menciptakan ruang untuk jalan pintas seperti program percepatan guru besar, kebijakan semacam ini sudah tidak lagi relevan. Mengingat, kampus-kampus di luar justru menunjukkan fleksibilitas yang tepat sasaran. Misalnya dengan memberikan jabatan profesor berdasarkan karya-karya yang dihasilkan dosen secara konsisten, bukan dari kesejaluran pendidikan S3 dan riset.

Sebut saja Michael Myers dari University of Auckland, Selandia Baru. Michael merupakan profesor sistem informasi berlatar belakang S3 antropologi sosial. Ada juga Monica Whitty, profesor bidang keamanan siber di Monash University yang berpendidikan S3 psikologi, atau Roman Beck, profesor blockchain (teknologi bank data digital yang terhubung dengan kriptografi) yang berlatar belakang S3 administrasi bisnis.

Ini menunjukkan bahwa di luar negeri, variasi latar belakang tidak dianggap aneh, tapi justru menjadi nilai tambah yang memperkaya perspektif akademik dan inovasi. Artinya, konsistensi dalam berkarya dan dampak penelitian seharusnya menjadi faktor utama penilaian untuk kenaikan jabatan profesor.

Konsistensi jalur karier sejak awal

Di beberapa universitas di Amerika Serikat (AS), Australia, Selandia Baru, dan Singapura, dosen dapat memilih karir secara fleksibel melalui tiga jalur: pengajaran, penelitian, atau praktisi. Jalur ini memungkinkan dosen untuk berfokus pada area yang paling sesuai dengan keahlian dan minat mereka.

Profesor praktisi/klinis dan profesor pengajaran tidak diharapkan untuk melakukan riset atau menulis publikasi ilmiah di jurnal akademis. Sebagai gantinya, mereka bisa menulis di media massa atau majalah industri dan profesi, yang seringkali lebih relevan dengan keahlian dan kontribusi mereka.

Beberapa universitas menggabungkan peran profesor pengajaran dan praktisi menjadi satu. Misalnya Harvard Law School memiliki professor yang merupakan praktisi hukum dan fokus mengajar. Profesor pengajaran harus mengajar lebih banyak daripada profesor riset. Mereka juga dituntut untuk berinovasi demi meningkatkan efektivitas pengajaran dan pembelajaran.

Di sisi lain, profesor praktisi harus memiliki pengalaman kerja yang luas dan dikenal di dunia profesi atau industri. Pengalaman praktis mereka membawa wawasan dunia nyata ke dalam kelas, sehingga sangat berharga bagi mahasiswa.

Dengan memberikan opsi jalur karier yang lebih fleksibel, universitas dapat menghargai kontribusi dosen dalam berbagai bentuk. Fleksibilitas ini juga menghilangkan tekanan untuk memenuhi standar yang tidak selalu relevan dengan pekerjaan mereka. Model ini tidak hanya meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran, tetapi juga memastikan bahwa universitas mendapatkan manfaat dari keahlian praktis dan inovatif para dosen.

Penyamarataan bahwa semua dosen harus melakukan riset dan publikasi untuk mencapai jenjang profesor penuh tanpa evaluasi yang memadai dapat berdampak negatif. Hal ini dapat menghasilkan “profesor publikasi instan,” atau publikasi yang bermasalah yang hanya fokus pada publikasi untuk mendapatkan angka kredit dan jabatan. Setelah mencapai posisi profesor penuh, ada yang berhenti melakukan riset dan publikasi.

Mengubah cara dan indikator evaluasi

Untuk meningkatkan kualitas akademis, Indonesia memerlukan kebijakan yang lebih dinamis dengan tetap mempertimbangkan standar kualitas. Beberapa solusi yang bisa diadopsi adalah:

1. Evaluasi berdasarkan dampak dan kontribusi

Sistem evaluasi kenaikan jabatan profesor di Indonesia perlu bergeser dari penekanan pada kesejaluran pendidikan dan riset ke fokus pada dampak dan kontribusi karya ilmiah. Contoh-contoh dari peraih Nobel seperti Herbert Simon (S3 Politik, Nobel Ekonomi), Marie Curie (S3 Fisika, Dua Nobel di Fisika dan Kimia), dan Daniel Kahneman (S3 Psikologi, Nobel Ekonomi) menunjukkan bahwa prestasi dan kontribusi lebih penting daripada kesejaluran pendidikan.

Dengan mengadopsi pendekatan ini, sistem evaluasi profesor di Indonesia bisa lebih menghargai inovasi dan dampak nyata dari penelitian, bukan hanya kesesuaian administratif. Dosen yang risetnya mungkin belum banyak tetap berpeluang menjadi profesor, selama berkontribusi nyata dalam inovasi pengajaran dan dikenal luas di dunia praktis dan profesional.

Pengukuran kinerja dosen semacam ini dapat disesuaikan. Kampus perlu mengakui dampak konkret yang mereka hasilkan. Ini juga mencakup penghargaan terhadap inovasi dan keberhasilan praktis seorang dosen ke dalam lingkungan akademik, profesional, dan masyarakat.

Baca juga: Rekomendasi Walhi Riau dari Hasil Kajian Kasus Rempang

2. Pengakuan terhadap interdisiplin

Sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus mengakui dan mendorong pendekatan interdisipliner (penggunaan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan). Penelitian yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dapat menghasilkan solusi yang lebih komprehensif terhadap permasalahan kompleks. Contohnya, seorang profesor teknologi informasi dari Monash University, Australia, Sarah Pink, yang berlatar antropologi sosial dapat memberikan perspektif unik dalam mengatasi masalah teknologi dengan pendekatan humanistik.

Demikian pula Monica Whitty. Ia, dengan pendekatan psikologinya, berhasil memberikan kontribusi terkait faktor psikologi manusia dalam isu keamanan siber.

Dengan membuka pintu bagi penelitian interdisipliner, universitas dapat mendorong inovasi yang lebih beragam dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

3. Mendorong kolaborasi dan pertukaran keahlian

Kolaborasi dan pertukaran keahlian antar akademisi merupakan elemen penting dalam dunia penelitian. Akademisi sering kali bekerja dalam tim riset dan sebagai konsultan ahli yang terdiri dari berbagai pakar dengan latar belakang yang berbeda. Misalnya, tim yang terdiri dari ahli psikologi, teknologi informasi, dan manajemen dapat menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif dan inovatif.

Sebagai contoh, proyek riset di Monash University mengenai kecerdasan artifisial (AI) untuk kesehatan mental melibatkan beberapa profesor di bidang teknologi informasi (AI, dan interaksi manusia dan komputer), ilmu saraf, dan psikologi. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran pikiran yang kaya dan pengembangan keahlian baru.

Oleh karena itu, latar belakang pendidikan yang berbeda seharusnya tidak menjadi penghalang, melainkan peluang untuk pengayaan ilmu dan inovasi.

Dengan mendorong kolaborasi dan pertukaran keahlian, sistem pendidikan tinggi di Indonesia dapat lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan serta tantangan global. Kenaikan jabatan profesor di Indonesia memerlukan reformasi untuk mengakomodasi fleksibilitas dan interdisiplin dalam penelitian dan pengajaran.

Kebijakan yang terlalu kaku dalam menilai kesejajaran antara pendidikan S3, riset ilmiah, dan penugasan untuk menjadi profesor, justru dapat menghambat inovasi dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kebijakan ini juga mengesampingkan kontribusi dosen di pengajaran dan dunia praktis dan profesional.

Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dan menghargai karya dan kontribusi, Indonesia dapat menciptakan lingkungan akademis yang lebih inovatif dan responsif terhadap perubahan zaman.

Penulis: Arif Perdana, Associate Professor Digital Strategy and Data Science, Monash University

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.